Berita

Wakil Ketua Umum DPP Partai Gelora Fahri Hamzah/Net

Politik

Fahri Hamzah: Kalau Kritik Jumhur Dan Syahganda Dianggap Memicu Kerusuhan, Kenapa Tidak Tangkap 575 Anggota DPR?

KAMIS, 15 OKTOBER 2020 | 08:27 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

RMOL. Dua deklarator Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) yang ditangkap, Jumhur Hidayat dan Syahganda Nainggolan adalah dua alumni Institut Teknologi Bandung (ITB) yang idealis.

Begitu kesaksian Wakil Ketua Umum DPP Partai Gelora Fahri Hamzah menanggapi penangkapan keduanya oleh aparat kepolisian. Fahri mengaku sudah mengenal keduanya sejak 30 tahun lalu.

“Mereka adalah teman berdebat yang berkualitas. Mereka dulu korban rezim orba yang otoriter. Kok rezim ini juga mengorbankan mereka?” tegasnya dalam akun Twitter pribadi, Kamis (15/10).


Lebih lanjut, Fahri mengurai bahwa dirinya sempat menentang teori “crime control” dalam pemberantasan korupsi yang dianut KPK, sebab dia khawatir ini akan jadi mazhab penegakan hukum di Indonesia.

“Saya bersyukur melihat KPK lembali ke jalan hukum, tapi sedih dengan ideologi lama itu dipraktikan penegak hukum lain,” tekannya.

Inti dari “crime control”, sambung Fahri, adalah penegakan hukum yang mendorong “tujuan menghalalkan cara” atau “end justifies the means”. Penegak hukum menganggap menangkap orang tak bersalah agar tercipta suasana terkendali. Padahal kedamaian dan ketertiban adalah akibat dari keadilan.

Kembali ke kasus Syahganda dan Jumhur, mantan wakil ketua DPR RI itu mengatakan, jika melihat abjad dari kriminalitasnya, maka yang harus ditangkap terlebih dahulu adalah orang-orang yang terekam CCTV sebagai perusuh. Bukan kritikus yang berjasa bagi demokrasi.

“Kalau kritik mereka dianggap memicu kerusuhan, kenapa tidak tangkap 575 anggota DPR yang bikin UU berbagai versi yang rusuh?” tegasnya.

“Ayolah, mari kembali kepada yg benar bahwa kegaduhan publik ada dasarnya. Hukum tidak boleh menyasar para pengritik sementara perusuh dan vandalime belum diselesaikan,” demikian Fahri.

Populer

Keputusan KIP Kuatkan Keyakinan Ijazah Jokowi Palsu

Minggu, 22 Februari 2026 | 06:18

Harianto Badjoeri Dikenal Dermawan

Senin, 23 Februari 2026 | 01:19

Jokowi Lebih Jago dari Shah Ruh Khan soal Main Drama

Senin, 23 Februari 2026 | 03:31

Gibran Jadi Kartu Mati Prabowo di Pilpres 2029

Minggu, 22 Februari 2026 | 03:02

Paling Rumit kalau Ijazah Palsu Dipaksakan Asli

Jumat, 27 Februari 2026 | 02:00

Giliran Bendahara KONI Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 26 Februari 2026 | 15:40

Ketua BEM UGM Dituduh LGBT Hingga Sering Nyewa LC

Sabtu, 21 Februari 2026 | 03:25

UPDATE

Harga Emas Meroket di Tengah Perang Iran

Senin, 02 Maret 2026 | 08:14

Bareskrim Tangkap Kurir Bandar Narkoba Koh Erwin di Riau

Senin, 02 Maret 2026 | 08:02

Serangan Balasan Iran Guncang Pasar Global, Futures Wall Street Anjlok

Senin, 02 Maret 2026 | 07:46

Dampak Perang Iran Meluas, UEA Hentikan Perdagangan Saham

Senin, 02 Maret 2026 | 07:32

Pengasuh asal Filipina Tewas Dihantam Rudal Iran di Israel

Senin, 02 Maret 2026 | 07:18

UEA Tutup Kedutaan di Teheran Usai Digempur Rudal Iran

Senin, 02 Maret 2026 | 07:04

Menyorot Nuansa Politis Penetapan Direksi Pelindo

Senin, 02 Maret 2026 | 06:59

Polisi Terbitkan Dua DPO dalam Kasus Peredaran Narkoba di Bima

Senin, 02 Maret 2026 | 06:45

Telkom Solution Raih Penghargaan Atas Pengelolaan Komunikasi Bisnis

Senin, 02 Maret 2026 | 06:29

Indonesia Seharusnya Punya Naluri Anti-Kolonialisme dan Imperialisme

Senin, 02 Maret 2026 | 05:51

Selengkapnya