Berita

Menko Polhukam Mahfud MD/Net

Politik

Mahfud MD: Klarifikasi Macam Apa Yang Diminta Andi Arief, Kami Tidak Pernah Bilang SBY Jadi Dalang

RABU, 14 OKTOBER 2020 | 07:47 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Pihak pemerintah merasa bingung dengan permintaan klarifikasi dari Kepala Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP Partai Demokrat Andi Arief.

Andi Arief sebelumnya menuntut Menko Polhukam Mahfud MD, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan untuk mengklarifikasi tuduhan bahwa Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) adalah dalang unjuk rasa pada 8 Oktober lalu.

Di mana dalam unjuk rasa menolak UU Cipta Kerja itu, massa aksi melakukan perusakan dan pembakaran sejumlah fasilitas umum.


Dalam tuntutan itu, Andi Arief tidak akan menjamin ketegangan politik mereda jika tuduhan pemerintah tidak diklarifikasi.

Menjawab itu, Menko Mahfud MD justru mengaku bingung apa yang harus diklarifikasi oleh pemerintah. Sebab tidak ada satupun tuduhan dari pemerintah yang menyebut SBY dan AHY jadi dalang kerusuhan.

“Klarifikasi macam apa yang diminta Mas Andi Arief? Tak seorang pun di antara kami pernah bilang Pak SBY atau AHY sebagai dalang atau membiayai unras (unjuk rasa),” tuturnya lewat akun Twitter pribadi, Rabu (14/10).

Sebaliknya, Mahfud justru meminta Andi Arief yang mengklarifikasi tentang kapan pemerintah menyampaikan tudingan tersebut.

“Kalau ada nanti kami selesaikan. Itu kan hanya di medsos-medsos yang tak jelas,” tutupnya.

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Polri Didorong Selidiki PKS yang Membeli TBS di Bawah Harga Resmi

Selasa, 09 Juni 2026 | 12:23

Kapolri Ngaku Belum Baca Rinci UU Polri yang Baru Disahkan

Selasa, 09 Juni 2026 | 12:17

Pemerintah Ungkap Alasan Kenaikan Batas Usia Pensiun Anggota Polri

Selasa, 09 Juni 2026 | 12:14

Rel Pertama, Palang Terakhir

Selasa, 09 Juni 2026 | 12:09

KPK Temukan Indikasi TPPU dalam Kasus Silmy Karim

Selasa, 09 Juni 2026 | 12:02

Paripurna DPR Sahkan RUU Polri jadi UU

Selasa, 09 Juni 2026 | 11:41

Dewan Kesejahteraan Buruh Batal Dibentuk, Ini Penjelasan Mensesneg

Selasa, 09 Juni 2026 | 11:37

Ada Tiga Modus Propaganda Disintegrasi yang Membonceng Film Pesta Babi

Selasa, 09 Juni 2026 | 11:24

Pertanyakan Laporan Keuangan Danantara, FPHI Bersurat ke Presiden Prabowo

Selasa, 09 Juni 2026 | 11:17

Emas Antam Merosot Rp10.000, Turun ke Level Rp2,73 Juta per Gram

Selasa, 09 Juni 2026 | 10:58

Selengkapnya