Fahri Hamzah: Sistem Perwakilan Di Indonesia Masih Dikendalikan Parpol

Amarah itu tidak rasional, tapi sebab lahirnya amarah sangat rasional. Pemerintah memang harus tegas, tapi yang lebih penting adalah introspeksi.

Begitu kata Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah mengawali pesannya untuk Menko Polhukam Mahfud MD mengenai aksi penolakan UU Cipta Kerja yang meletus kemarin, Kamis (8/10).

“UU Cipta Kerja ini lahir dengan proses aspirasi yang minim. Pemerintah dan DPR abai dialektika,” tegasnya lewat akun Twitter pribadi, Jumat (9/10).

Fahri mengajak Mahfud untuk memikirkan kembali masalah krusial negeri ini mengenai kebuntuan sistem aspirasi dalam negara. Apalagi, aksi besar yang berujung pengerusakan kerap kali terjadi.

“Sungguh, rugilah jika kita tidak mau mengambil pelajaran besar dari 2 RUU terakhir; RUU HIP dan RUU OmnibusLaw,” tegasnya.

Kepada Mahfud yang pernah menjabat sebagai anggota DPR, Fahri mengingatkan bahwa sistem perwakilan di Indonesia masih dikendalikan oleh partai politik. Menurutnya hal itu tidak sehat.

Aspirasi terlalu banyak dicampuri oleh pesanan. Akibatnya, dialog langsung antara rakyat dan wakilnya terhambat.

“Inilah akar kebuntuan,” tegas Fahri.

“Sistem perwakilan kita membuat seluruh wakil rakyat seketika menjadi petugas parpol setelah mereka dilantik. Rakyat tertinggal,” pungkasnya.