JR UU Corona Kembali Digelar MK, Ketua ProDEM: Harus Dibatalkan!

Mahkamah Konstitusi (MK) akan kembali menggelar sidang lanjutan atas gugatan yang diajukan Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM) pada hari ini, Kamis (8/10).

Gugatan ini berkaitan dengan uji materi UU 2/2020 tentang Penetapan Perppu 1/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi UU, terhadap UUD 1945.

UU ini sendiri kemudian dikenal publik sebagai UU Corona. Sementara agenda sidang nanti adalah pengujian formil dan materiil.

“Sekian lama ditunda, akhirnya Kamis, tanggal 8 Oktober 2020, MK kembali sidangkan permohonan JR (judicial review) ProDEM terhadap UU 2/2020 Corona,” tegas Ketua Majelis ProDEM Iwan Sumule kepada redaksi, sesaat lalu.

Harapan Iwan Sumule dan para aktivis ProDEM atas JR ini cuma satu, yaitu UU Corona dibatalkan. Apalagi seiring waktu berjalan membuktikan bahwa UU 2/2020 tidak efektif baik dalam penanganan pandemi corona maupun ekonomi.

Kehadiran UU Corona juga telah merusak sistem bernegara dan lembaga negara pun tidak berfungsi sebagaimana mestinya.

Pembentukan badan baru dan penunjukan orang-orang dalam pelaksanaan penanggulangan pandemi corona dan ekonomi juga menunjukan kesemrawutan yang diakibatkan UU Corona

“Harus dibatalkan! Kalau ada UU Cilaka, maka ada juga kejahatan UU (UU 2/2020),” tegasnya.

“ProDEM sejak awal juga menentang UU Cilaka. Jejak digital memang kejam,” sambung Iwan Sumule.

Rencananya, dalam uji materi ini, ProDEM akan didampingi oleh tiga ahli. Mereka adalah begawan ekonomi DR. Rizal Ramli, Direktur Political Economy and Policy Studies (PEPS) Anthony Budiawan, dan Gurubesar Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Profesor Susi Dwi Harijanti.