Langkah Presiden Jokowi Fokus Bentuk Korporasi Petani Disambut Baik

Pernyataan Presiden Joko Widodo yang memastikan pemerintah akan fokus pada pembentukan korporasi petani dan nelayan di tiap provinsi mendapat sambutan baik.

Salah satunya dari Project Manager Tani Mandiri Nusa Tenggara Barat (Taman Nusatera) Mohamad Yusuf Mansur yang menilai apa yang disampaikan Jokowi seirama dengan Program Taman Nusatera.

Taman Nusatera adalah program pemberayaan ribuan petani yang diinisiasi Koperasi Mitra Santri Nasional (KMSN). Pada 1 Oktober 2020, program ini diluncurkan langsung oleh Ketua Dewan Penasehat KMSN, yang juga putra Wapres RI Maruf Amin, Gus Syauqi Maruf Amin pada 1 Oktober 2020 di Bima, Nusa Tenggara Barat.

“Program Taman Nusatera bertujuan memberdayakan petani. Terutama petani jagung. Dan, program tersebut mendapat dukungan dari sejumlah stakeholder. Jadi kami menyambut baik apa yang disampaikan Presiden Jokowi,” tuturnya kepada wartawan, Rabu (8/10).

Lebih lanjut, Yusuf mengurai bahwa pemberdayaan KMSN dalam Program Taman Nusatera akan dilakukan dengan melakukan pendampingan petani ke seluruh pihak terkait, baik BUMN maupun pihak swasta yang telah berkomitmen mendampingi petani mulai saat tanam hingga panen.

KMSN, sambungnya, juga akan membebaskan lahan seluas 2 hektare untuk membangun teknologi pendukung guna, sehingga menghasilkan kualitas hasil panen yang mampu bersaing di pasar nasional maupun global.

Kehadiran KMSN, kata Yusuf, bukan hanya kepada hasil panen para petani tapi juga akan mengedukasi petani bagaimana pentingnya menjaga dan melestarikan hutan sebagai penyanggah utama pertanian.

“Dalam hal ini kebutuhan pengairan untuk lahan pertanian juga mencegah bahaya longsor dan banjir yang diakibatkan oleh pembalakan liar karena pembukaan lahan-lahan baru untuk pertanian,” sambungnya.

Presiden Joko Widodo telah menegaskan bahwa pemerintah akan fokus pada pembentukan korporasi petani dan nelayan di tiap provinsi. Korporasi petani dan nelayan dibangun untuk meningkatkan penghasilan dan taraf hidup petanai dan nelayan dalam skala besar.

Saat memberi pengarahan dalam rapat terbatas tentang korporasi petani dan nelayan di Istana Negara, Selasa (6/10), Jokowi juga meminta peran Badan Usaha Milik Negara (BUMN), swasta besar dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dilibatkan agar korporasi petani dan nelayan bisa berjalan.