Berita

Najwa Shihab saat mewawancarai kursi kosong/Net

Politik

Lieus Sungkharisma Dukung Najwa Shihab Yang Dilaporkan Polisi Gara-gara Kursi Kosong Terawan

RABU, 07 OKTOBER 2020 | 12:39 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Wawancara presenter kondang, Najwa Shihab dengan kursi kosong Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto berbuntut panjang.

Akibat video berdurasi 4 menit 22 detik itu, Relawan Jokowi Bersatu melaporkan Najwa ke polisi meski kemudian laporan itu ditolak Polda Metro Jaya dan meminta si pelapor menyampaikan laporannya itu ke Dewan Pers.

Reaksi masyarakat atas wawancara kursi yang seharusnya diduduki Menkes Terawan itu tak kurang serunya. Pro kontra atas apa yang dilakukan Najwa bahkan menjadi perbincangan ramai di media sosial. Ada yang kontra, tapi banyak pihak yang menyatakan dukungannya pada presenter cantik itu.


Salah satu dukungan datang dari Koordinator Forum Rakyat, Lieus Sungkharisma. Menurutnya, tidak ada yang salah dengan aksi Najwa Shihab mewawancarai kursi kosong.

Sebaliknya, yang ditampilkan Najwa Shihab adalah bentuk kreativitas yang unik dan menarik dalam jurnalistik.

“Ketika narasumber yang paling berkompeten terhadap suatu masalah tak mau memberi penjelasan terhadap masalah yang dihadapi orang banyak, maka itu adalah jalan terbaik untuk menunjukkan pada publik betapa si narasumber tak bersedia memberi penjelasan apapun pada publik,” kata Lieus kepada redaksi, Selasa (7/10).

Lieus menjelaskan, apa yang dilakukan Najwa bukanlah hal baru dalam dunia jurnalistik. Kreativitas semacam itu sudah lazim dilakukan di negara dengan sejarah kemerdekaan pers yang panjang.

“Di Amerika sudah dilakukan bahkan sejak tahun 2012 oleh Piers Morgan di CNN dan Lawrence O’Donnell di MSNBC’s dalam program Last Word. Di Inggris, Andrew Neil, wartawan BBC, juga menghadirkan kursi kosong yang sedianya diisi Boris Johnson, calon Perdana Menteri Inggris, yang kerap menolak undangan BBC,” urainya.

Oleh karena itu, tambah Lieus, adalah keliru melaporkan soal kreativitas di dalam menyajikan informasi itu kepada polisi.

“Bahwa menjadi hak narasumber untuk tidak bersedia diwawancarai, itu betul. Tapi publik juga punya hak untuk mendapat informasi yang benar dari setiap narasumber yang berkompeten,” katanya.

Atas alasan itu, Lieus menekankan agar setiap narasumber yang berkompeten pada satu masalah, berkenan memberi penjelasan pada publik terkait apa yang sedang berkembang.

“Terus terang, dalam hal ini saya justru memberi apresiasi yang tinggi pada Najwa. Dia, dengan sangat cerdas berhasil melibatkan perhatian publik terhadap masalah yang sedang dihadapi rakyat, khususnya dalam hal pandemic covid-19 ini,” tutur Lieus lagi. 

Lieus sendiri menilai ketidakhadiran Menkes Terawan memenuhi undangan Najwa di acara Mata Najwa sebagai hal yang sangat disayangkan.

Padahal panggung itu bisa menjadi kesempatan bagus bagi Menkes untuk menjelaskan pada masyarakat apa sebenarnya yang terjadi terkait pandemi Covid-19 sekarang ini.

“Tapi kesempatan itu justru tidak dimanfaatkannya,” ujar Lieus.

Sementara menanggapi pihak yang melaporkan Najwa ke polisi, Lieus menilai bahwa pelaporan itu merupakan hak setiap orang. Tapi di matanya, pelaporan itu justru jalan mundur demokrasi.

“Kalau setiap hal yang menyinggung pemerintah dilaporkan ke polisi, terus untuk apa kita ngaku-ngaku sebagai negara terbesar ketiga di dunia yang menganut paham demokrasi?” tanya Lieus.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Saham-saham AS Bergerak Variatif Pantau Perkembangan Negosiasi

Sabtu, 11 April 2026 | 08:20

Mali Cabut Pengakuan Negara Buatan Polisario, Dukung Otonomi Sahara di Bawah Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 08:10

Dorong Pivot Bisnis, KADIN Sebut MBG Berkah bagi Petani dan Peternak

Sabtu, 11 April 2026 | 08:02

BI Ungkap Konsumen Tetap Pede, Ekonomi Dinilai Baik hingga Akhir Tahun

Sabtu, 11 April 2026 | 07:47

Kenya Dukung Otonomi Sahara di Bawah Kedaulatan Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 07:27

Harapan Damai Picu Penguatan Pasar Eropa di Akhir Pekan

Sabtu, 11 April 2026 | 07:18

Drama Diplomasi Dimulai: Iran-AS Adu Kuat di Islamabad

Sabtu, 11 April 2026 | 07:04

Kepsek SMK jadi Otak Pengoplosan Gas LPG 3 Kg di Brebes

Sabtu, 11 April 2026 | 06:46

Prabowo Tetap Waras soal Demokrasi, Tidak Seperti Jokowi

Sabtu, 11 April 2026 | 06:20

Soemitronomics dan Kedaulatan Ekonomi

Sabtu, 11 April 2026 | 05:59

Selengkapnya