Berita

Wasekjen DPP Partai Gerindra, Ahmad Dhani (kanan) bersama dengan Once Mekel (kedua kanan), Andra Ramadhan (ketiga kanan), dan Tyo Nugros (kiri)/Net

Politik

Ahmad Dhani: Dirgahayu TNI, Bahaya Laten Itu PKI Bukan HTI

SENIN, 05 OKTOBER 2020 | 10:15 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Ucapan selamat turut disampaikan musisi papan atas Indonesia, Ahmad Dhani Presetyo untuk Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang genap menginjak usia 75 tahun pada hari ini, Senin (5/10).

Kepada TNI, wasekjen DPP Partai Gerindra itu mengingatkan bahwa bahaya laten yang sesungguhnya mengancam negeri ini adalah komunis atau Partai Komunis Indonesia (PKI).

Ancaman itu, sambungnya, bukan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Front Pembela Islam, atau kebangkitan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII).


“Bahaya Laten itu Komunis (PKI) karena ada dalam Tap MPRS XXV Tahun 1966. HTI, FPI, DI/TII tidak ada di dalam Tap MPR,” tegas Ahmad Dhani kepada redaksi sesaat lalu.

Atas alasan itu, pentolan DEWA 19 tersebut meminta agar Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto fokus pada perintah Tap MPRS XXV Tahun 1966.

Kepada warganet, suami dari Mulan Jameela ini menegaskan bahwa tidak ada HTI, FPI, DI/TII di Partai Gerindra, Golkar apalagi PDIP. Artinya, ketiga partai besar ini aman tersusupi dari tiga unsur tersebut.

“Malah jadi norak, jika ada yang teriak-teriak waspada HTI, FPI, atau DI/TII. Wong 3 partai ini yang menjadi penentu arah kebijakan negara,” tekannya.

“Apalagi kok takut sama PKS? Tidak rasional,” sambung Dhani.

Pencipta lagu “Hidup Adalah Perjuangan” itu mengurai alasan publik harus khawatir dengan kehadiran neo PKI. Sebab, kata dia, PKI dulu telah melebur ke salah satu partai. Di mana partai tersebut kini memimpin negeri.

“Karena PKI dulu melebur ke PDIP dan rakyat tahu PDIP memimpin koalisi Jokowi-Maruf. Apalagi rakyat juga sudah tahu soal Pancasila mau diganti trisila bahkan ekasila,” tegasnya.

Dhani pun menekankan kembali kepada TNI untuk fokus kepada bahaya laten komunis, sebagaimana diamanatkan dalam Tap MPRS.

“Tap MPRS XXV Tahun 1966 jangan dibaca saja , tapi harus ada implementasi dari amanat Tap MPRS tersebut. Kongkretnya apa saja, saya rasa pimpinan TNI lebih tahu,” tegasnya.

“Jadi jika ada yang mau teriak bahaya laten HTI, DI/TII perintahkan legislator buat Tap-nya dulu. Jangan asal nguap. Ingat komplotan yang mau mengganti Pancasila dengan Trisilan-Ekasila sudah di depan mata,” demikian Ahmad Dhani.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Andre Rosiade Sambangi Bareskrim Polri Usai Nenek Penolak Tambang Ilegal Dipukuli

Senin, 12 Januari 2026 | 14:15

Cuaca Ekstrem Masih Akan Melanda Jakarta

Senin, 12 Januari 2026 | 14:10

Bitcoin Melambung, Tembus 92.000 Dolar AS

Senin, 12 Januari 2026 | 14:08

Sertifikat Tanah Gratis bagi Korban Bencana Bukti Kehadiran Negara

Senin, 12 Januari 2026 | 14:03

KPK Panggil 10 Saksi Kasus OTT Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya

Senin, 12 Januari 2026 | 14:03

Prabowo Terharu dan Bangga Resmikan 166 Sekolah Rakyat di Banjarbaru

Senin, 12 Januari 2026 | 13:52

Kasus Kuota Haji, Komisi VIII Minta KPK Transparan dan Profesional

Senin, 12 Januari 2026 | 13:40

KPK Periksa Pengurus PWNU DKI Jakarta Terkait Dugaan Korupsi Kuota Haji

Senin, 12 Januari 2026 | 13:12

Prabowo Tinjau Sekolah Rakyat Banjarbaru, Ada Fasilitas Smartboard hingga Laptop Persiswa

Senin, 12 Januari 2026 | 13:10

Air Naik hingga Sepinggang, Warga Aspol Pondok Karya Dievakuasi Polisi

Senin, 12 Januari 2026 | 13:04

Selengkapnya