Berita

Erick Thohir dan Basuki Tjahaja Purnama/Net

Politik

Sudah Tepat Diingatkan Erick Thohir, Pengamat: Tidak Perlu Bikin Gaduh, Ahok Seharusnya Langsung Eksekusi

SELASA, 22 SEPTEMBER 2020 | 13:56 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Menteri BUMN Erick Thohir dinilai tegas dengan langkah cepat memanggil Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok untuk memperkuat soliditas internal serta meredam kegaduhan akibat sejumlah pernyataanya di ruang publik.

Direktur Riset Center of Reform on Economics Piter Abdullah mengatakan, gerak cepat Erick Thohir memanggil Ahok itu sudah tepat dalam rangka memberikan teguran sekaligus menenangkan kegaduhan yang membuat tidak nyaman di internal.

“Ini saya kira ini adalah teguran atau cara Erick Thohir untuk menenangkan (kegaduhan) saja,” kata Piter dalam keterangannya kepada wartawan, Selasa (22/9).


Menurut Piter, kegaduhan di internal Pertamina itu tidak seharusnya terjadi, Ahok semestinya bisa berbicara secara baik-baik kepada para direksi, mengawasi dan menyampaikan konsep-konsep atau kritikanya secara internal lebih dahulu.

“Kalau saya jadi Ahok, saya tidak akan melakukan seperti Ahok itu yang jelas. Karena dia sudah ada didalamnya (BUMN) bicaralah baik-baik, beda dengan saya yang ada di luar, kalau saya yang di luar mungkin perlu bikin kegaduhan agar supaya orang bisa memperhatikan saya, sehingga suara saya didengar,” katanya.

Apalagi, kata dia, Ahok telah ditunjuk sebagai komisaris utama, Ahok merupakan menjadi bagian dari Pertamina yang memiliki jabatan tertinggi, ditambah orang kepercayaanya Presiden Joko Widodo, tidak perlu lagi bikin gaduh, lakukan saja tugasnya.

“Kalau Ahok kan dia sudah di dalam, dia sudah didengar, dia sudah menjadi orang kepercayaanya Jokowi. Kenapa harus bikin gaduh, just do it, bahkan dia sudah menjadi orang tertinggi di Pertamina, just do it, lakukan saja tidak perlu bikin gaduh,” tegasnya.

Lanjut Piter, sebenarnya apa yang disampaikan Ahok adalah benar, namun cara penyampaianya dianggap bermasalah, sehingga membuat ketidakharmonisan dan ketidak nyamanan lingkungan kerja internal Pertamina.

“Tidak ada salahnya apa yang disampaikan Ahok, masalahnya adalah cara dia menyampaikannya dan ada satu titik nanti ada batasnya, kalau kegaduhan ini ya mungkin bisa ditolerir tapi kalau terus menerus akan membuat dia, Ahoknya sendiri tidak nyaman, lingkungannya menjadi tidak nyaman juga,” bebernya.

Lebih lanjut, Piter menyakini niat Ahok menyampaikan kritiknya tersebut bertujuan untuk kebaikan Pertamina. Tetapi penyampainnya harus disesuaikan dengan kondisi lingkungan dimana ia bekerja, supaya tidak menimbulkan kegaduhan lagi.

“Niatnya Ahok pasti baiklah saya yakin, tapi niat baik itu belum tentu cocok, karena niat baik itu harus dayung bersambut dengan lingkunganya, kalau tidak hanya membuat kegaduhan saja, Nah sekarang niat baik itu harus disesuaikan juga dengan kondisinya, harus dicarikan jalan yang terbaik juga caranya baik juga,” jelasnya.

Piter menyarankan Ahok untuk belajar dari kasus yang menimpa sebelumnya, yang membuat ia harus berurusan dengan hukum dan berakhir masuk ke dalam penjara.

“Ini adalah karakternya Ahok ya, karakternya Ahok seperti itu, makanya orang sering mengatakan ini Ahok seperti tidak belajar dari yang masa lalu. Di mana niat baik belum tentu bisa menghasilkan sesuatu yang baik, bahkan bisa merugikan dia sendiri,” pungkasnya.

Ditambahkan Direktur Eksekutif Indo Barometer Muhammad Qodari, karakter Ahok tidak cocok bekerja di bidang pemerintahan dan lebih cocok bekerja di perusahaan swasta jika cara berkomunikasinya tidak berubah.

"Yang namanya pejabat publik, entah yang dipilih langsung menjadi kepala daerah, atau yang ditunjuk menjadi menteri, atau bagian dari sebuah BUMN seperti Pertamina, ini memang hemat saya nggak begitu cocok untuk Pak Ahok, karena gaya dan kepribadian Pak Ahok ternyata tidak berubah," demikian Qodari.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Investigasi Kecelakaan Jeju Air Mandek, Keluarga Korban Geram ? ?

Sabtu, 27 Desember 2025 | 17:52

Legislator Nasdem Dukung Pengembalian Dana Korupsi untuk Kesejahteraan Rakyat

Sabtu, 27 Desember 2025 | 17:43

Ledakan Masjid di Suriah Tuai Kecaman PBB

Sabtu, 27 Desember 2025 | 16:32

Presiden Partai Buruh: Tidak Mungkin Biaya Hidup Jakarta Lebih Rendah dari Karawang

Sabtu, 27 Desember 2025 | 16:13

Dunia Usaha Diharapkan Terapkan Upah Sesuai Produktivitas

Sabtu, 27 Desember 2025 | 15:26

Rehabilitasi Hutan: Strategi Mitigasi Bencana di Sumatera dan Wilayah Lain

Sabtu, 27 Desember 2025 | 15:07

Pergub dan Perda APBD DKI 2026 Disahkan, Ini Alokasinya

Sabtu, 27 Desember 2025 | 14:52

Gebrakan Sony-Honda: Ciptakan Mobil untuk Main PlayStation

Sabtu, 27 Desember 2025 | 14:24

Kebijakan Purbaya Tak Jauh Beda dengan Sri Mulyani, Reshuffle Menkeu Hanya Ganti Figur

Sabtu, 27 Desember 2025 | 14:07

PAN Dorong Perlindungan dan Kesejahteraan Tenaga Administratif Sekolah

Sabtu, 27 Desember 2025 | 13:41

Selengkapnya