Ada Unsur Kesengajaan, Sudah Tepat Kejagung-Polri Kompak Selidiki Kasus Kebakaran Gedung Kejagung

Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri dan Kejaksaan Agung (Kejagung) berkomitmen bekerjasama mengusut tuntas dan memproses hukum siapa pun yang terlibat kasus kebakaran gedung Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, pada Sabtu (22/8).

Penyidik Bareskrim Polri mengirimkan surat perintah dimulainya penyidikan (SPDP) ke Kejaksaan Agung. Penyidik juga kembali akan memeriksa 12 saksi yang merupakan bagian dari 131 saksi yang pernah dimintai keterangan pada tahap penyelidikan.

Pakar hukum pidana Universitas Indonesia Indriyanto Seno Adji, mendukung penyidikan dugaan adanya unsur kesengajaan dan dugaan tindak pidana secara terbuka dalam rangka mencegah rumor negatif yang berkembang di masyarakat.

“Memang pengumuman Polri ini tentang ada unsur kesengajaan dan dugaan tindak pidana dalam kebakaran gedung Kejaksaan sudah dipertegas dan didukung oleh Jaksa Agung untuk dilakukan pengusutan secara transparan," ujar Indriyanto kepada wartawan, Senin (21/9).

"Ini diperlukan untuk menghindari berkembangnya rumor negatif dalam penanganan kasus kebakaran itu,” tegasnya.

Menurut Indriyanto, kekompakan dari Kejaksaan Agung dan Polri terlihat dalam mengusut tuntas kasus tersebut secara transparan, hal itu dapat dilihat dari ekspose kasus kebakaran yang dilakukan bersama dan membuat posko bersama dalam melakukan pengusutan kebakaran itu.

“Mengingat kasus kebakaran gedung terkait eksistensi dua lembaga penegak hukum sinergitas dan integritas kedua lembaga penegak hukum dalam upaya serius dan transparan untuk mengusut tuntas kasus kebakaran gedung ini,” jelasnya.

Lanjutnya, kuat adanya tindak kesangajaan pembakaran ini ditunjukan untuk menjatuhkan moral penegakan hukum kejaksaan mengingat saat ini Jaksa Agung ST. Burhanuddin sedang gencar-gencarnya membongkar kasus-kasus besar yang menyangkut persoalan politik ataupun ekonomi.

“Kalau memang benar ada unsur kesengajaan, maka sepertinya ada dugaan kuat berupa upaya untuk hancurkan moralitas penegakan hukum terkait penanganan kasus-kasus besar dan biasanya kasus berdimensi politis maupun ekonomi,” pungkasnya.