Indonesia telah mengakhiri presidensi Dewan Keamanan PBB pada 31 Agustus 2020/Net
Indonesia telah mengakhiri presidensi presidensi di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 31 Agustus 2020 dengan segudang pencapaian yang diraih dalam satu bulan.
Di tengah situasi pandemik Covid-19 dan geopolitik dunia yang penuh perkembangan, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengungkap sulitnya menjalankan presidensi.
"Semua pihak memahami bahwa tidak mudah menjalankan presidensi di tengah pandemik yang juga dibarengi dengan semakin meningkatnya rivalitas dan pembelahan posisi negara anggota DK PBB di hampir semua isu," ujarnya dalam konferensi pers virtual pada Jumat (4/9).
Meski begitu, berbagai tantangan tersebut dihadapi Indonesia dengan baik hingga akhirnya mendapatkan berbagai apresiasi, dan bahkan bukan hanya dari negara anggota DK PBB, tambahnya.
Berhasil Loloskan Empat ResolusiSelama menjalankan tugasnya, Indonesia, kata Retno sudah mengesahkan empat resolusi.
"Salah satunya adalah rancangan resolusi kita mengenai Women PKO (Pejaga Perdamaian Perempuan)," ucap menlu perempuan pertama di Indonesia itu.
Reolusi tersebut saat ini sudah diadopsi secara konsensus pada 28 Agustus dengan 97 negara sponsor yang menjadi anggota PBB, termasuk 15 anggota DK PBB. Saat ini resolusi tersebut sudah dinamai Resolusi DK PBB No. 2538.
Retno mengungkap, resolusi tersebut merupakan resolusi pertama yang diprakarsai oleh Indonesia selama keanggotaan di DK PBB dan resolusi pertama yang membahas peran pasukan perempuan dalam misi pemeliharaan perdamaian.
Tiga resolusi lain yang berhasil disahkan oleh Indonesia mengenai perpanjangan mandat misi pemeliharaan perdamaian di Lebanon (UNIFIL), perpanjangan misi pemeliharaan perdamaian di Somalia (UNSOM), dan perpanjangan rezim sanksi di Mali.
"Satu resolusi usulan Indonesia mengenai penanggulangan terorisme juga telah mendapatkan dukungan 14 negara anggota DK PBB, namun tidak dapat disahkan karena veto satu negara," jelas Retno merujuk pada Amerika Serikat (AS).
"Seluruh negara anggota DK PBB menyesalkan penggunaan veto terhadap resolusi tersebut," imbuhnya.
Menggelar 50 KegiatanSebanyak 50 kegiatan secara virtual dan tatap muka juga telah dilakukan Indonesia selama presidensinya.
Retno menyebut, Indonesia sudah memimpin 12 pertemuan terbuka, 12 pertemuan tertutup, 12 pertemuan Badan Subsider DK PBB, dan lima agenda tambahan.
Terdapat juga tiga
signature events, yang digelar oleh indonesia. Di antaranya pertemuan mengenai keterkaitan antara terorisme dan kejahatan terorganisir pada 6 Agustus.
"Kedua, pertemuan mengenai keterkaitan antara bina damai dan pandemik Covid-19 yang juga saya pimpin langsung pelaksanaannya pada 12 Agustus 2020," kata Retno.
Selain itu, Indonesia juga menggelar pertemuan Aria Formula yang membahas isu serangan siber terhadap infrastruktur vital pada 27 Agustus.
