Berita

Presiden Amerika Serikat, Donald Trump/Net

Dunia

Tangguhkan Peninjauan Kesepakatan Dagang, Trump: China Tidak Memperlakukan AS Dengan Benar

MINGGU, 23 AGUSTUS 2020 | 13:38 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Perseteruan dagang antara Amerika Serikat dan China masih belum menemukan titik penyelesaian meski masa kepemimpinan Presiden Donald Trump hanya tinggal sebentar.

Dalam sebuah kutipan wawancara singkat dengan Fox News yang disiarkan pada Minggu (23/8), Trump mengatakan AS akan "berpisah" dengan China jika negara yang dipimpin oleh Presiden Xi Jinping tersebut tidak memperlakukan Washington dengan benar.

Mengutip South China Morning Post, Trump mengatakan, AS tidak berkewajiban untuk melakukan bisnis dengan China.


"Karena, Anda tahu kami tidak perlu melakukannya," ujar Trump.

"Itu adalah sesuatu yang jika mereka tidak memperlakukan kita dengan benar, saya pasti akan melakukannya, saya pasti akan melakukannya," sambungnya menegaskan.

Presiden ke-45 AS tersebut juga mengaku, ia secara pribadi sudah membatalkan rencana untuk meninjau kemajuan kesepakatan dagang fase satu yang telah disepakati pada Januari.

Berdasarkan kesepakatan yang ditandatangani oleh Trump dan penasihat ekonomi utama Xi, Liu He disebutkan, pejabat senior dari kedua negara akan melakukan peninjauan enam bulan setelah kesepakatan diterapkan.

Pekan lalu, kementerian perdagangan China mengatakan pembicaraan dagang kedua negara akan dilakukan dalam beberapa hari, namun baik Beijing maupun Washington tidak memberikan konfirmasi.

Pada Juni, Menteri Keuangan AS, Steven Mnuchin mengatakan, pemisahan dapat terjadi jika perusahaan AS tidak diizinkan untuk bersaing secara setara di China.

Berdasarkan ketentuan kesepakatan fase satu, China setuju untuk membeli barang dan jasa Amerika setidaknya senilai 200 miliar dolar AS antara tahun 2020 dan 2021. Perdagangan dua arah antara AS dan China pada tahun 2019 hampir mencapai 559 miliar dolar AS.

Selain terkait perang dagang, ketegangan hubungan antara China dan AS juga diperburuk dengan isu Hong Kong, Taiwan, Laut China Selatan, hingga pandemik Covid-19.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

UPDATE

2.241 ASN Resmi jadi Komcad Usai Latsarmil Gelombang Kedua Ditutup

Rabu, 30 September 2026 | 00:13

Sabar Tobing: AI Ubah Dunia Perpajakan, Talenta Digital Makin Dibutuhkan

Selasa, 29 September 2026 | 23:50

DPR Minta Pemerintah dan ASDP Tangani Kemacetan Horor Ketapang

Selasa, 29 September 2026 | 23:46

KPK Tegaskan Penyitaan Aset Silmy Karim Sah Usai Praperadilan Ditolak

Selasa, 29 September 2026 | 23:19

KPK Harus Transparan soal Kasus CSR BI-OJK yang Libatkan Dua Anggota DPR

Selasa, 29 September 2026 | 22:39

Kuasa Hukum Faizal Assegaf Apresiasi Polda Metro Periksa Jubir KPK

Selasa, 29 September 2026 | 22:32

Kantor PT Bela Parahiyangan Digeledah Buntut Dugaan Suap HGB ATR/BPN

Selasa, 29 September 2026 | 22:17

Apartemen Vinna Ledy yang Disita KPK Diduga Pemberian Pengusaha

Selasa, 29 September 2026 | 22:09

Membangun Ekosistem Keselamatan dan Perlindungan Korban

Selasa, 29 September 2026 | 22:08

Jokowi Masuk PSI Bisa Mengubah Konfigurasi Politik 2029

Selasa, 29 September 2026 | 22:04

Selengkapnya