Berita

Presiden Belarusia, Alexander Lukashenko/Net

Dunia

Ancaman Lukashenko: Pabrik Yang Ikut-ikutan Unjuk Rasa Harus Siap Ditutup!

MINGGU, 23 AGUSTUS 2020 | 07:19 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Presiden Belarusia, Alexander Lukashenko mengancam akan menutup pabrik-pabrik yang membiarkan para karyawannya untuk melakukan aksi unjuk rasa.

Selain itu, kantor berita Rusia RIA pada Sabtu (22/8) juga melaporkan, Lukashenko akan memecat para karyawan yang berpartisipasi dalam gelombang demonstrasi besar-besaran terkait sengketa pemilu.

"Jika sebuah pabrik tidak berfungsi maka mari kita kunci gerbangnya mulai Senin (24/8), mari kita hentikan," lapor RIA yang mengutip ucapan Lukashenko di Kota Grodno, dekat perbatasan dengan Polandia, melansir Reuters.


"Orang-orang akan tenang dan kami akan memutuskan siapa yang akan kembali (bekerja) selanjutnya," sambungnya.

Sudah hampir dua pekan, warga Belarusia melakukan aksi protes menentang hasil pemilu yang digelar pada 9 Agustus lalu. Warga mengatakan, Lukashenko telah berlaku curang untuk mengamankan masa jabatannya yang keenam.

Di ibukota Minsk, puluhan ribu orang turun ke jalan menuntut Lukashenko yang sudah 26 tahun berkuasa untuk mundur. Banyak dari mereka merupakan mahasiswa hingga para pekerja.

Hasil pemilu sendiri menunjukkan, Lukashenko berhasil menang telak dengan lebih dari 80 persen suara ketika melawan Sviatlana Tsikhanouskaya.

Lukashenko membantah adanya kecurangan dalam pemungutan suara. Sementara Tsikhanouskaya melarikan diri ke negara tetangga, Lithuania.

Dalam sebuah wawancara dengan Reuters pada Sabtu, Tsikhanouskaya menggambarkan dirinya sebagai simbol perubahan yang perannya membantu menyelenggarakan pemilihan baru karena Lukashenko harus mundur cepat atau lambat.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

UPDATE

2.241 ASN Resmi jadi Komcad Usai Latsarmil Gelombang Kedua Ditutup

Rabu, 30 September 2026 | 00:13

Sabar Tobing: AI Ubah Dunia Perpajakan, Talenta Digital Makin Dibutuhkan

Selasa, 29 September 2026 | 23:50

DPR Minta Pemerintah dan ASDP Tangani Kemacetan Horor Ketapang

Selasa, 29 September 2026 | 23:46

KPK Tegaskan Penyitaan Aset Silmy Karim Sah Usai Praperadilan Ditolak

Selasa, 29 September 2026 | 23:19

KPK Harus Transparan soal Kasus CSR BI-OJK yang Libatkan Dua Anggota DPR

Selasa, 29 September 2026 | 22:39

Kuasa Hukum Faizal Assegaf Apresiasi Polda Metro Periksa Jubir KPK

Selasa, 29 September 2026 | 22:32

Kantor PT Bela Parahiyangan Digeledah Buntut Dugaan Suap HGB ATR/BPN

Selasa, 29 September 2026 | 22:17

Apartemen Vinna Ledy yang Disita KPK Diduga Pemberian Pengusaha

Selasa, 29 September 2026 | 22:09

Membangun Ekosistem Keselamatan dan Perlindungan Korban

Selasa, 29 September 2026 | 22:08

Jokowi Masuk PSI Bisa Mengubah Konfigurasi Politik 2029

Selasa, 29 September 2026 | 22:04

Selengkapnya