Berita

Lithuania/Net

Dunia

Lithuania Cegah Masuknya Lukashenko Dan Pejabat Belarus Ke Negara Itu

KAMIS, 20 AGUSTUS 2020 | 13:45 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Kerusuhan di Belarus membuat negara tetangganya, Lithuania ikut bersiaga. Bahkan untuk menunjukkan kepeduliannya terhadap putusan Uni Eropa, negara itu telah menyiapkan daftar sanksi terhadap 32 pejabat Belarusia, termasuk Presiden Belarusia Aleksandr Lukashenko.

Menteri Luar Negeri Lithuania, Linas Linkevicius, mengatakan, negaranya telah memasukkan Lukashenko dan pejabat Belarus lainnya ke dalam daftar yang dilarang memasuki wilayah Lithuania.

Kementerian Luar Negeri telah menyerahkan daftar tersebut kepada Kementerian Dalam Negeri untuk mendapatkan persetujuan.


"Kementerian Luar Negeri telah sedang menyiapkan proses dan sanksi untuk diterapkan terhadap mereka yang telah menggunakan kekerasan dan kekuatan yang sangat besar. Sanksi itu juga berlaku terhadap para pemimpin lembaga yang bertanggung jawab atas kekerasan tersebut dan mereka yang telah memalsukan pemilu," kata Linkevicius.

Seperti diberitakan sebelumnya, Uni Eropa telah memutuskan untuk tidak mengakui hasil pemilihan presiden di Belarusia, dan para pemimpin dari beberapa negara Eropa telah meminta untuk menjatuhkan sanksi terhadap otoritas Belarusia.

Aksi protes pecah di Belarus paska kemenangan petahana Alexandr Lukashenko. Aksi protes yang terjadi berhari-hari memicu kekerasan yang dilakukan aparat yang berupaya menahan gelombang kerusuhan semakin meluas. Aparat membantah telah melakukan kekuatan yang berlebihan, dan menekankan bahwa apa yang dilakukannya sesuai dengan prosedur sebagai pertahanan di tengah amukan massa.

Sementara saat ini, Presiden Aleksandr Lukashenko yang telah meminta bantuan Rusia untuk keamanannya, telah menunjuk Perdana Menterinya yang baru, Roman Golovchenko.

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

KPK Sita Rumah Mewah Milik Vinna Ledy Anggraheni di Jaksel

Selasa, 01 September 2026 | 11:03

UPDATE

Pabrik Bioetanol Bakal Diperbanyak, Pemerintah Siapkan Revisi Perpres 40

Selasa, 08 September 2026 | 18:19

BUK Migas Harus Lebih Gesit Kejar Investasi dan Lifting

Selasa, 08 September 2026 | 17:57

Menimbang Ulang Bencana

Selasa, 08 September 2026 | 17:41

Pemerintah Harus Antisipasi Kekeringan dan Gagal Panen akibat El Nino

Selasa, 08 September 2026 | 17:34

Purbaya soal Utang Whoosh Dicicil 80 Tahun: Kita Udah Mati, Santai Aja!

Selasa, 08 September 2026 | 17:23

KPK Panggil Anggota DPRD Hingga Pengurus Golkar Jateng di Kasus Bupati Pemalang

Selasa, 08 September 2026 | 17:14

Masa Jabatan Kapolri: Open Legal Policy atau Celah Subjektivitas?

Selasa, 08 September 2026 | 16:47

Rusia dan Korea Utara Buka Jembatan Darat Pertama di Perbatasan

Selasa, 08 September 2026 | 16:40

RUU Pemilu Jangan Keluar dari Filosofi Dasar Demokrasi

Selasa, 08 September 2026 | 16:34

Purbaya Curhat Suka Duka jadi Menkeu, Berat Badan Sempat Turun 14 Kg

Selasa, 08 September 2026 | 16:31

Selengkapnya