Aksi unjuk rasa di depan Gedung MPR/DPR, Kamis (16/7)/RMOL
Anggota DPR RI dinilai kurang responsif dengan aksi unjuk rasa yang dilakukan sejumlah elemen masyarakat yang mendatangi mereka pada Kamis kemarin (16/7). Para pengunjuk rasa ini mendesak DPR untuk menghentikan bahkan menghapus RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) yang penuh kontroversi.
Salah satu perwakilan peserta aksi, Mayjen (Purn) Saleh, terlihat geram dengan para wakil rakyat yang hanya duduk manis di dalam gedung parlemen tanpa memedulikan para demonstran yang menyuarakan protes di luar gedung.
"Izin Pak, tolong kalau ada aksi begini wakil rakyat ke depan, bukan di ruangan ber-AC seperti ini. Perkenalkan dulu, saya Mayor Jenderal purnawirawan Saleh, pensiun dini dari militer karena sakit hati dengan penjajah di negeri ini," ujar Saleh di dalam ruang Baleg, Komplek Parlemen, Senayan, Kamis (16/7).
Dengan nada meninggi Saleh kemudian meminta kepada seluruh partai politik yang ada di parlemen untuk tidak 'memasang tameng' polisi saat rakyat melakukan demonstrasi. Tapi anggota dewan menemui langsung para pengunjuk rasa.
"Jadi, tolong parpol kalau ada wakil rakyat di sini, tolong jangan taruh polisi, jangan benturkan kami dengan polisi. Kami rakyatmu, kalian itu kalau mau coblos ngemis-ngemis ke rakyat. Tapi kalau rakyat mau ke sini kalian batasi, apa itu? Saya marah," tegasnya.
Saleh juga menyuarakan perihal RUU HIP yang saat ini menjadi polemik kepada seluruh wakil rakyat di parlemen. Saleh meminta agar DPR RI menghentikan sepenuhnya pembahasan RUU kontroversial tersebut.
"Hari ini presiden sudah ngomong lewat Pak Mahfud MD, bahwa Presiden Indonesia tolak RUU HIP. Kalau DPR masih ngotot, berarti banyak komunis di lembaga ini. Berarti revolusi rakyat akan terbentuk, ingat itu. Jangan pernah nantang rakyat duduk di sini. Ayo masa mau ketemu rakyat dua puluh menit, apa itu ini saja? Mohon maaf kalau saya marah," tegasnya menyudahi.
