Data Terbaru Kemendagri, Pencairan Anggaran Pilkada Di KPU Dan Bawaslu Capai 80 Persen

Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri telah melakukan pendataan mutakhir terhadap pencairan anggaran dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).

Dalam data terbaru Ditjen Bina Keuda Kemendagri tercatat anggaran NPHD Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah mencapai 83,01 persen dan BAWASLU 81,32 persen.

Plt DIjen Bina Keungan Daerah, Mochamad Ardian mengatakan bahwa Kemendagri akan terus mendorong agar seluruh daerah mentransfer dana NPHD hingga 100 persen.

“Anggaran NPHD KPU Rp 8.42 triliun dengan persentase mencapai 83,01 persen; Anggaran NPHD Bawaslu sendiri telah mencapai Rp 2.81 triliun dengan persentase mencapai 81,32 persen; dan Pengamanan sejumlah Rp 503.69 miliar dengan persentase mencapai 32,80 persen,” sebagaimana data yang dirilis oleh Ditjen Bina Keuda Kemendagri melalui Plt. Dirjen Bina Keuda Mochammad Ardian, Kamis (16/7).

Selanjutnya, berdasarkan data dari 270 daerah yang akan mengikuti Pilkada Serentak Tahun 2020, Kemendagri menyampaikan sejumlah daerah yang telah menyalurkan dana NPHD-nya 100 persen ke Penyelenggara dan Pengamanan antara lain ;

Pertama, sebanyak 171 Pemerintah Daerah (Pemda) yang telah mentransfer 100 persen ke KPUD, termasuk 6 Provinsi yakni Provinsi Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Sumatera Barat, Kepri dan Jambi.

Kedua, 174 Pemerintah Daerah (Pemda) yang telah mentransfer 100 persen ke Bawaslu, termasuk 6 Provinsi yaitu Provinsi Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Sumbar, Kepri dan Jambi.

Ketiga, 49 Pemerintah Daerah (Pemda) yang telah mentransfer 100 persen ke PAM, termasuk 2 Provinsi ialah Jambi, dan Kalimantan Tengah.