Berita

Mahasiswa di Universitas Georgetown, Amerika Serikat/Net

Dunia

Banyak Digugat, Akhirnya Trump Batalkan Kebijakan Paksa Pelajar Asing Ambil Kelas Tatap Muka

RABU, 15 JULI 2020 | 08:14 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Pemerintahan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump membatalkan kebijakannya terkait larangan pelajar asing untuk mengambil kelas online secara keseluruhan.

Hakim Pengadilan Distrik Allison Burroughs pada Selasa (14/7) mengumumkan, pemerintah akan kembali ke kebijakan yang berlaku pada Maret, di mana pelajar diberikan fleksibilitas untuk mendaftarkan kelasnya masing-masing karena pandemik Covid-19.

"Saya telah diberi tahu oleh para pihak bahwa mereka mencapai resolusi. Mereka akan kembali ke status quo," ujar Burroughs seperti dikutip The Hill.


Pekan lalu, Immigration and Customs Enforcement (ICE) mengumumkan, Departemen Luar Negeri AS tidak akan mengeluarkan visa kepada pelajar asing yang mengambil kelas online secara penuh mulai musim gugur. Pihaknya juga tidak akan memasuki para pelajar asing tersebut memasuki AS.

Berdasarkan aturan tersebut, para pelajar asing diwajibkan untuk mengambil kelas tatap muka atau kelas campuran/hybrid (online dan tatap muka).

Aturan tersebut mengikuti sejumlah desakan Trump pada semua sekolah dan universitas di AS untuk membuka kembali pembelajaran secara langsung pada musim gugur, tanpa mengindahkan peningkatan jumlah infeksi virus corona yang sedang terjadi.

Alhasil, puluhan universitas di AS mengajukan gugatan untuk menghentikan kebijakan tersebut.

Pada awalnya, Universitas Harvard dan Massachusetts Institute of Technology (MIT) yang mengambil tindakan hukum, lalu diikuti oleh sejumlah univeritas lain dan 17 negara bagian.

Jaksa Agung Massachusetts, Maura Healey mengatakan, gugatan diajukan untuk menghentikan kebijakan kejam, mendadak, dan melanggar hukum karena membahayakan pelajar internasional.

"Pemerintahan Trump bahkan tidak berusaha menjelaskan dasar dari peraturan yang tidak masuk akal ini, memaksa sekolah untuk memilih antara membiarkan pelajar internasional mereka terdaftar atau melindungi kesehatan dan keselamatan kampus mereka," terang Healey.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Saham-saham AS Bergerak Variatif Pantau Perkembangan Negosiasi

Sabtu, 11 April 2026 | 08:20

Mali Cabut Pengakuan Negara Buatan Polisario, Dukung Otonomi Sahara di Bawah Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 08:10

Dorong Pivot Bisnis, KADIN Sebut MBG Berkah bagi Petani dan Peternak

Sabtu, 11 April 2026 | 08:02

BI Ungkap Konsumen Tetap Pede, Ekonomi Dinilai Baik hingga Akhir Tahun

Sabtu, 11 April 2026 | 07:47

Kenya Dukung Otonomi Sahara di Bawah Kedaulatan Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 07:27

Harapan Damai Picu Penguatan Pasar Eropa di Akhir Pekan

Sabtu, 11 April 2026 | 07:18

Drama Diplomasi Dimulai: Iran-AS Adu Kuat di Islamabad

Sabtu, 11 April 2026 | 07:04

Kepsek SMK jadi Otak Pengoplosan Gas LPG 3 Kg di Brebes

Sabtu, 11 April 2026 | 06:46

Prabowo Tetap Waras soal Demokrasi, Tidak Seperti Jokowi

Sabtu, 11 April 2026 | 06:20

Soemitronomics dan Kedaulatan Ekonomi

Sabtu, 11 April 2026 | 05:59

Selengkapnya