Mantan Perdana Menteri Australia, George Whitlam; Ratu Elizabeth II; dan Gubernur Jenderal John Kerr/Net
Misteri besar yang sempat mengguncang hubungan Inggris dan negara persemakmurannya, Australia, terungkap dalam sebuah dokumen yang telah diarsipkan beberapa dekade lalu.
Di sana terbongkar bahwa pemecatan Perdana Menteri Australia, Gough Whilam pada 11 November 1975 bukanlah perintah dari Ratu Elizabeth II yang selama ini membuat Negeri Kanguru tersebut marah.
Pemecatan Whilam merupakan keputusan mandiri Perwakilan Ratu di Australia, Gubernur Jenderal John Kerr.
Hal tersebut terungkap dalam surat yang ia tulis kepada mantan sekretaris pribadinya, Martin Charteris pada hari pemecatan Whitlam. Surat tersebut sebelumnya diarsipkan dan dirilis pada Selasa (14/7).
Dalam surat tersebut, Kerr mengaku pemecatan Whitlam dilakukan tanpa menghubungi istana atau Perdana Menteri Inggris terlebih dulu. Ia menyampaikan bahwa keputusan tersebut sepenuhnya tanggung jawabnya.
"Saya memutuskan untuk mengambil langkah ini, tanpa memberi tahu Istana sebelumnya," tulis Kerr seperti yang dikutip
Reuters.
"Lebih baik Yang Mulai tidak tahu sebelumnya, meskipun itu adalah tugas saya untuk segera memberitahunya," tambah Kerr.
Kerr juga mengungkap, pemecatan Whitlam dilakukan karena kebuntuan anggaran selama berbulan-bulan.
Dalam surat-surat yang diarsipkan juga menunjukkan Kerr dan Istana Buckingham membahas krisis politik di Australia dua bulan sebelum pemecatan Whitlam.
Pemecatan seorang PM oleh Istana sebelumnya belum pernah terjadi karena dianggap melanggar tingkat intervensi. Sehingga insiden tersebut menjadi salah satu peristiwa politik yang besar bagi hubungan Inggris dan negara persemakmuran.
Pengungkapan arsip tersebut juga tampaknya akan membangkitkan kembali perdebatan mengenai putusnya hubungan Australia dengan Inggris dan menjadi republik.
Selama ini, tidak ada sejarawan yang mengetahui kisah lengkap pemecatan Whitlam. Pada 2016, seorang sejarawan bahkan menggugat Arsip Nasional Australia agar bisa mengakses surat antara Kerr dan Ratu Elizabeth II. Namun gugatan tersebut digagalkan karena surat-surat tersebut bersifat pribadi. Namun pada Mei, Pengadilan Tinggi akhirnya membatalkan putusan.
Sehingga akhirnya arsip 211 atau "surat-surat istana" dirilis.
