Politisi Gerindra: Data Kemiskinan Bukan Menurut Kemauan Dan Kebutuhan Tetapi Disusun Menurut Kejujuran

Pendataan kemiskinan di Indonesia selalu menjadi masalah di setiap periodenya. Dalam situasi pandemik seperti ini, mestinya ada langkah yang lebih efektif terkait pendataan kemiskinan.

Anggota Komisi VIII DPR RI Husni menyampaikan ada fenomena menarik terkait data kemiskinan. Ia mengutip kisah dari kepala Bapenas, yang pada saat jelang Pilkada data kemiskinan begitu tinggi tetapi kemudian data itu menjadi turun seketika saat Pilkada berlalu. Menghindari hal itu diperlukan suatu metode atau kunci untuk pendataan.

"Kata Baenas, waktu mau Pilkada orang miskinnya nambah. Begitu terpilih, tiba-tiba menganggap itu sebuah prestasi, orang miskinnya berkurang. Untuk itu harus ada satu kunci!" ujar Husni dalam Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Sosial, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, serta Menteri Keuangan di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (1/7).

Ia pun menekankan agar ketidaksesuaian data warga miskin akibat dari pendataan yang masih kurang baik, harus diperbaiki. Sudah saatnya pemerintah membuat sejarah baru terkait angka kemiskinan.  

“Hari ini mudah-mudahan kita membuat sejarah baru dalam rapat kita dengan mitra bahwa dari masa ke masa masalah pendataan kemiskinan selalu menjadi masalah yang harus segera diselesaikan,” tegas Husni, dikutip dari siaran live pada laman DPR RI.

Ia menggarisbawahi, bahwa data dibuat bukan menurut kemauan dan kebutuhan. Namun, data ini dibuat dan disusun menurut keperluan dan kejujuran.

Ia juga mengingatkan, agar data yang saling tumpng tindih, tahun 2021 sudah ada penyamaan data.

“Tahun depan kalau bisa sudah segera diselesaikan kasihan masyarakat jika tidak jelas nasibnya,” ujar Husni.