Berita

Muslim Uighur/Net

Dunia

DPR AS Loloskan RUU Terkait Pelanggaran HAM China Terhadap Muslim Uighur

KAMIS, 28 MEI 2020 | 06:32 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

DPR Amerika Serikat mendukung RUU yang menyerukan sanksi terhadap pejabat China yang bertanggung jawab atas penindasan minoritas Muslim Uighur.

Perhitungan suara pada Rabu (27/5) menunjukkan, sebanyak 413 kursi mendukung, sementara satu menentang. Angka mayoritas tersebut sangat jarang terjadi di DPR yang dipimpin oleh Demokrat.

Karena RUU tersebut sudah disahkan Senat, maka draft akan dikirim ke Gedung Putih untuk ditandatangani Presiden Donald Trump sehingga bisa menjadi UU.


"Hari ini, dengan undang-undang yang sangat bipartisan ini, Kongres Amerika Serikat mengambil langkah tegas untuk melawan pelanggaran HAM Beijing yang mengerikan terhadap kaum Uighur," ujar Ketua DPR Nancy Pelosi dalam sebuah pernyataan yang dikutip Reuters.

RUU tersebut memang berisi seruan agar pemerintahan Trump memberikan sanksi kepada mereka yang bertanggung jawab atas penindasan warga Uighur dan kelompok Muslim lainnya di Provinsi Xinjiang, China.

Ada pun salah satu target dari pemberlakuan sanksi tersebut adalah Sekretaris Partai Komunis Xinjiang, Chen Quanguo. Ia adalah salah satu anggota Politbiro China yang dianggap bertanggung jawab atas pelanggaran HAM berat terhadap komunitas Uighur.

"Kongres mengirim pesan yang jelas bahwa pemerintah China tidak dapat bertindak dengan impunitas," ujar Senator Republik Marco Rubio.

Dengan disahkannya RUU tersebut, hubungan antara AS dan China menjadi semakin buruk. Khususnya di tengah ketegangan yang terjadi karena pandemik Covid-19.

Sebelumnya, PBB memperkirakan, lebih dari satu juta Muslim Uighur ditahan di kamp-kamp di Xinjiang. China sendiri menyangkal telah memberikan perlakuan buruk dan berdalih bahwa kamp-kamp tersebut digunakan untuk pelatihan kejuruan.

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Atap Terminal 3 Ambruk, Penerbangan di Bandara Soekarno-Hatta Dialihkan

Senin, 06 April 2026 | 16:10

UPDATE

KPK Amankan "Surat Tekanan" dari Rumah Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

Kamis, 16 April 2026 | 18:15

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Kasus Penyiraman Andrie Yunus Masuk Sidang Terbuka Akhir April

Kamis, 16 April 2026 | 18:09

Emil Dardak Prihatin Tiga Kepala Daerah Jatim Kena OTT KPK

Kamis, 16 April 2026 | 18:00

Pimpinan Ombudsman: Kasus Hery Susanto Terjadi Sebelum Menjabat

Kamis, 16 April 2026 | 18:00

Erick Thohir Bawa Kemenpora Tembus Top 5 Kementerian Kinerja Terbaik

Kamis, 16 April 2026 | 17:40

Puspen TNI Pastikan Sidang Kasus Andrie Yunus Terbuka

Kamis, 16 April 2026 | 17:37

BNPB Catat 23 Bencana dalam Dua Hari

Kamis, 16 April 2026 | 17:28

Fokus pada Inovasi dan Kesejahteraan, Bupati Mimika Raih KWP Award 2026

Kamis, 16 April 2026 | 17:22

Sudewo Ngaku Kangen Warga Pati

Kamis, 16 April 2026 | 17:17

Selengkapnya