Berita

Muslim Uighur/Net

Global

DPR AS Loloskan RUU Terkait Pelanggaran HAM China Terhadap Muslim Uighur

KAMIS, 28 MEI 2020 | 06:32 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

DPR Amerika Serikat mendukung RUU yang menyerukan sanksi terhadap pejabat China yang bertanggung jawab atas penindasan minoritas Muslim Uighur.

Perhitungan suara pada Rabu (27/5) menunjukkan, sebanyak 413 kursi mendukung, sementara satu menentang. Angka mayoritas tersebut sangat jarang terjadi di DPR yang dipimpin oleh Demokrat.

Karena RUU tersebut sudah disahkan Senat, maka draft akan dikirim ke Gedung Putih untuk ditandatangani Presiden Donald Trump sehingga bisa menjadi UU.


"Hari ini, dengan undang-undang yang sangat bipartisan ini, Kongres Amerika Serikat mengambil langkah tegas untuk melawan pelanggaran HAM Beijing yang mengerikan terhadap kaum Uighur," ujar Ketua DPR Nancy Pelosi dalam sebuah pernyataan yang dikutip Reuters.

RUU tersebut memang berisi seruan agar pemerintahan Trump memberikan sanksi kepada mereka yang bertanggung jawab atas penindasan warga Uighur dan kelompok Muslim lainnya di Provinsi Xinjiang, China.

Ada pun salah satu target dari pemberlakuan sanksi tersebut adalah Sekretaris Partai Komunis Xinjiang, Chen Quanguo. Ia adalah salah satu anggota Politbiro China yang dianggap bertanggung jawab atas pelanggaran HAM berat terhadap komunitas Uighur.

"Kongres mengirim pesan yang jelas bahwa pemerintah China tidak dapat bertindak dengan impunitas," ujar Senator Republik Marco Rubio.

Dengan disahkannya RUU tersebut, hubungan antara AS dan China menjadi semakin buruk. Khususnya di tengah ketegangan yang terjadi karena pandemik Covid-19.

Sebelumnya, PBB memperkirakan, lebih dari satu juta Muslim Uighur ditahan di kamp-kamp di Xinjiang. China sendiri menyangkal telah memberikan perlakuan buruk dan berdalih bahwa kamp-kamp tersebut digunakan untuk pelatihan kejuruan.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Desak Tito Mundur, Faizal Assegaf: Dia Lingkar Inti Jokowi

Minggu, 08 November 2026 | 19:45

Kasus Ijazah Jokowi Mirip Pembunuhan Brigadir Yosua

Minggu, 08 November 2026 | 02:04

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

UPDATE

Tok! BI Naikkan Suku Bunga ke Level 6 Persen

Rabu, 18 November 2026 | 14:33

Kepemimpinan Baru IKA-PMII, Juri Ardiantoro Tekankan Kerja Strategis dan Berdampak

Rabu, 18 November 2026 | 14:29

KPK Panggil Direktur Anak Usaha PT Intiland Development Tbk di Kasus Bea Cukai

Rabu, 18 November 2026 | 14:18

Raih Penghargaan AMH 2026, Kemenag Perkuat Layanan Informasi Digital

Rabu, 18 November 2026 | 14:13

Biaya Admin BCA Naik Mulai Januari 2027, Simak Daftar Tarif Baru Seluruh Jenis Kartu

Rabu, 18 November 2026 | 14:03

Komisi IV DPR Tolak Pemindahan Badak Jawa dari Banten!

Rabu, 18 November 2026 | 13:50

Fenomena Parpol Kompak Tak Usulkan Cawapres Jadi Sorotan

Rabu, 18 November 2026 | 13:43

Dasco Pimpin Rapat Pengambilan Keputusan Tingkat I RUU Perampasan Aset

Rabu, 18 November 2026 | 13:39

3.404 Jembatan Garuda Selesai Dibangun, TNI AD Kebut Sisa Target 2026

Rabu, 18 November 2026 | 13:24

Investasi Harus Aman, Aspirasi Tetap Dalam Koridor Hukum

Rabu, 18 November 2026 | 13:23

Selengkapnya