Berita

Ilustrasi

Publika

Inilah Era Tragic-Comic: Nasehat Kebenaran Direndahkan

SABTU, 16 MEI 2020 | 21:17 WIB | OLEH: ARIEF GUNAWAN*

DI EROPA demokrasi tumbuh karena monarki absolut di sana berbagi kekuasaan dengan rakyat.

Tapi di Indonesia hari ini demokrasinya dijambret penguasa...

Bagaimana demokrasi di sana bisa tumbuh? Dan monarki absolut berbagi kekuasaan dengan rakyat?


Magna Charta di Inggris lahir 1215 untuk membatasi kekuasaan raja.

Disusul ketentuan mengenai hak-hak  rakyat (Petition of Right), undang-undang yang mengatur penahanan seseorang (Hobeas Corpus Act), dan peraturan kebebasan berbicara & mengeluarkan pendapat (Bill of Right).

Di negeri ini demokrasinya dijambret, Trias Politica-nya dimutilasi. Hak Budget DPR digunting lewat Perpu. Kekuasaan Mahkamah Agung tak dianggap, sehingga di tengah terkaman Covid tarif BPJS dinaikkan.

Tokoh bangsa seperti Dr Rizal Ramli kasih nasehat. Jokowi sebenarnya punya pilihan mudah:

1. Batalkan program prakerja yang mencapai biaya 20 triliun rupiah.

2. Hentikan setoran abal-abal & KKN provider online Rp 5, 6 triliun.

Ini bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah BPJS sehingga tarif nggak perlu naik.

Di lain jurusan rakyat melihat DPR mencium bau uang, sehingga tergopoh-gopoh setujui cetak duit, meski BI dan Menkeu-nya menolak.

Inilah era tragic-comic. Kita jengkel, marah, dan geleng kepala. Mau ketawa tapi mengumpat. Badut-badut di Senayan melecehkan Montesquieu, mengebiri haknya sendiri.

Ada “berhala” yang mereka sembah dengan tangan yang menengadah, upahnya remah-remah. Mereka punguti kotoran demi kotoran penguasa, yang mereka anggap sebagai hadiah.

Penulis adalah wartawan senior.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Kasus Viral Foto AI di Kalisari Cermin Lemahnya Pengawasan Aparatur

Rabu, 08 April 2026 | 00:14

MSP Raih Penghargaan Proper Emas dan Green Leadership Proper dari KLH

Rabu, 08 April 2026 | 00:04

Polri Ungkap Penyalahgunaan BBM dan LPG Subsidi, Kerugian Capai Rp1,26 Triliun

Selasa, 07 April 2026 | 23:27

Pengawasan Hutan Diperketat Antisipasi El Nino Ekstrem

Selasa, 07 April 2026 | 23:10

Demokrasi seharusnya Mengoreksi, bukan Meruntuhkan Legitimasi Negara

Selasa, 07 April 2026 | 23:00

HKTI Beri Pendampingan Peternak Lokal yang Dirugikan Perusahaan Besar

Selasa, 07 April 2026 | 22:58

Pulihkan Situasi Halmahera Tengah, Masyarakat Diminta Dukung TNI-Polri

Selasa, 07 April 2026 | 22:33

Dony Oskaria: 15 BUMN Logistik Digabung Bulan Depan

Selasa, 07 April 2026 | 22:19

GREAT Institute Dorong Prabowo Reshuffle 50 Persen Menteri di Kabinet

Selasa, 07 April 2026 | 21:59

Menko Yusril soal Kasasi Delpedro Dkk: Bisa Saja MA Putus NO

Selasa, 07 April 2026 | 21:42

Selengkapnya