Berita

Arya Kharisma Hardy/RMOL

Politik

Harga BBM Tak Kunjung Turun, PB HMI: Pertamina Itu Perusahaan Negara, Bukan Tengkulak!

RABU, 06 MEI 2020 | 18:33 WIB | LAPORAN: YELAS KAPARINO

Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) tidak henti-hentinya memberikan kritik keras kebijakan PT Pertamina yang dianggap tidak perduli dengan situasi ekonomi dan sosial masyarakat di tengah pandemi Covid-19.

PB HMI menilai, manajemen PT Pertamina sedang mempertontonkan gejala bisnis yang tidak sehat untuk sebuah BUMN tunggal yang menjadi harapan terpenuhinya kebutuhan energi minyak nasional.

"Selayaknya PT Pertamina menurunkan harga minyak dalam negeri di tengah turunnya harga minyak dunia. Karena Pertamina itu perusahaan Negara, bukan tengkulak," ujar Pj Ketua Umum PB HMI Arya Kharisma Hardy di Jakarta pada Rabu (06/05).


Arya menilai manajemen PT Pertamina sangat keterlaluan karena tidak mengindahkan permintaan Presiden untuk mereview harga BBM. Menurutnya, seharusnya kebijakan perusahaan sejalan dengan kebijakan pemerintah.

"Logikanya adalah tindakan strategis perusahaan Negara harus in line dengan kebiijakan pemerintah. Presiden sudah meminta untuk mereview harga BBM tapi tidak sedikitpun diindahkan oleh manajemen Pertamina. Ini sangat keterlaluan," kata Arya.

Lebih lanjut Arya menjelaskan bahwa masyarakat menengah ke bawah sangat menanti-nanti kabar baik terkait turunnya harga BBM. Sayangnya, hal itu tidak pernah dipahami dan diumumkan oleh Pertamina.

Arya mengatakan, jika Pertamina sebagai instrument strategis tidak bisa bekerjasama dengan pemerintah, maka keadaan akan mengarah pada krisis sosial yang akan menjadikan situasi nasionnal semakin tidak terkontrol.

"Kondisi masyarakat khususnya menengah ke bawah yang secara langsung merasakan dampak dari pendemi ini masih menanti-nanti kabar baik turunnya harga BBM yang tak pernah dipahami dan diumumkan oleh Pertamina," jelasnya.

"Kami meyakini bahwa kondisi ekonomi ini akan terus terkoreksi hingga mengarah pada krisis sosial yang pada akhirnya akan menjadikan situasi nasional menjadi semakin tidak terkontrol jika instrumen energi strategis seperti pertamina tidak bersedia untuk bekerjasama dengan pemerintah dalam meringankan beban ekonomi masyarakat," tutupnya.  

Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Sikap Dudung Pasang Badan Bela Seskab Teddy Berlebihan

Rabu, 06 Mei 2026 | 03:39

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

Sikap Adem Ayem Seskab Teddy Mencurigakan

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:06

KPK Dalami Peran Haji Her dan Suryo di Skandal Cukai Rokok

Jumat, 01 Mei 2026 | 20:51

Wali Murid Sekolah Islam Terpadu di Tangerang Korban Investasi Bodong Lapor Polisi

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:13

UPDATE

Lurah Cengkareng Barat Dilaporkan ke Polisi Buntut Putusan KIP

Minggu, 10 Mei 2026 | 21:36

Menteri Pigai Sebut Penyelesaian Konflik Papua Butuh Keputusan Nasional

Minggu, 10 Mei 2026 | 21:25

Prabowo Diminta Segera Bentuk Satgas Penyelundupan BBL

Minggu, 10 Mei 2026 | 20:56

Segera Dibentuk Satgas Anti-Kekerasan Pesantren

Minggu, 10 Mei 2026 | 20:35

Tata Kelola SDA Era Prabowo Disebut Berpihak ke Rakyat

Minggu, 10 Mei 2026 | 20:10

Ribuan Bobotoh Turun ke Jalan, Purwakarta Berubah Jadi Lautan Biru

Minggu, 10 Mei 2026 | 19:42

Lonjakan Gila Minyakita Rapor Merah Zulkifli Hasan

Minggu, 10 Mei 2026 | 19:12

PKS Ingin Cetak Pemimpin Berbasis Iman, Bukan Sekadar Kejar Kursi

Minggu, 10 Mei 2026 | 18:32

Dalam Lindungan Aktor Digital

Minggu, 10 Mei 2026 | 17:59

BNI dan Kementerian PKP Sosialisasi Kresit Perumahan di Brebes

Minggu, 10 Mei 2026 | 17:34

Selengkapnya