Harga BBM Tak Kunjung Turun, PB HMI: Pertamina Itu Perusahaan Negara, Bukan Tengkulak!

Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) tidak henti-hentinya memberikan kritik keras kebijakan PT Pertamina yang dianggap tidak perduli dengan situasi ekonomi dan sosial masyarakat di tengah pandemi Covid-19.

PB HMI menilai, manajemen PT Pertamina sedang mempertontonkan gejala bisnis yang tidak sehat untuk sebuah BUMN tunggal yang menjadi harapan terpenuhinya kebutuhan energi minyak nasional.

"Selayaknya PT Pertamina menurunkan harga minyak dalam negeri di tengah turunnya harga minyak dunia. Karena Pertamina itu perusahaan Negara, bukan tengkulak," ujar Pj Ketua Umum PB HMI Arya Kharisma Hardy di Jakarta pada Rabu (06/05).

Arya menilai manajemen PT Pertamina sangat keterlaluan karena tidak mengindahkan permintaan Presiden untuk mereview harga BBM. Menurutnya, seharusnya kebijakan perusahaan sejalan dengan kebijakan pemerintah.

"Logikanya adalah tindakan strategis perusahaan Negara harus in line dengan kebiijakan pemerintah. Presiden sudah meminta untuk mereview harga BBM tapi tidak sedikitpun diindahkan oleh manajemen Pertamina. Ini sangat keterlaluan," kata Arya.

Lebih lanjut Arya menjelaskan bahwa masyarakat menengah ke bawah sangat menanti-nanti kabar baik terkait turunnya harga BBM. Sayangnya, hal itu tidak pernah dipahami dan diumumkan oleh Pertamina.

Arya mengatakan, jika Pertamina sebagai instrument strategis tidak bisa bekerjasama dengan pemerintah, maka keadaan akan mengarah pada krisis sosial yang akan menjadikan situasi nasionnal semakin tidak terkontrol.

"Kondisi masyarakat khususnya menengah ke bawah yang secara langsung merasakan dampak dari pendemi ini masih menanti-nanti kabar baik turunnya harga BBM yang tak pernah dipahami dan diumumkan oleh Pertamina," jelasnya.

"Kami meyakini bahwa kondisi ekonomi ini akan terus terkoreksi hingga mengarah pada krisis sosial yang pada akhirnya akan menjadikan situasi nasional menjadi semakin tidak terkontrol jika instrumen energi strategis seperti pertamina tidak bersedia untuk bekerjasama dengan pemerintah dalam meringankan beban ekonomi masyarakat," tutupnya.