Berita

Arya Kharisma Hardy/RMOL

Politik

Harga BBM Tak Kunjung Turun, PB HMI: Pertamina Itu Perusahaan Negara, Bukan Tengkulak!

RABU, 06 MEI 2020 | 18:33 WIB | LAPORAN: YELAS KAPARINO

Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) tidak henti-hentinya memberikan kritik keras kebijakan PT Pertamina yang dianggap tidak perduli dengan situasi ekonomi dan sosial masyarakat di tengah pandemi Covid-19.

PB HMI menilai, manajemen PT Pertamina sedang mempertontonkan gejala bisnis yang tidak sehat untuk sebuah BUMN tunggal yang menjadi harapan terpenuhinya kebutuhan energi minyak nasional.

"Selayaknya PT Pertamina menurunkan harga minyak dalam negeri di tengah turunnya harga minyak dunia. Karena Pertamina itu perusahaan Negara, bukan tengkulak," ujar Pj Ketua Umum PB HMI Arya Kharisma Hardy di Jakarta pada Rabu (06/05).


Arya menilai manajemen PT Pertamina sangat keterlaluan karena tidak mengindahkan permintaan Presiden untuk mereview harga BBM. Menurutnya, seharusnya kebijakan perusahaan sejalan dengan kebijakan pemerintah.

"Logikanya adalah tindakan strategis perusahaan Negara harus in line dengan kebiijakan pemerintah. Presiden sudah meminta untuk mereview harga BBM tapi tidak sedikitpun diindahkan oleh manajemen Pertamina. Ini sangat keterlaluan," kata Arya.

Lebih lanjut Arya menjelaskan bahwa masyarakat menengah ke bawah sangat menanti-nanti kabar baik terkait turunnya harga BBM. Sayangnya, hal itu tidak pernah dipahami dan diumumkan oleh Pertamina.

Arya mengatakan, jika Pertamina sebagai instrument strategis tidak bisa bekerjasama dengan pemerintah, maka keadaan akan mengarah pada krisis sosial yang akan menjadikan situasi nasionnal semakin tidak terkontrol.

"Kondisi masyarakat khususnya menengah ke bawah yang secara langsung merasakan dampak dari pendemi ini masih menanti-nanti kabar baik turunnya harga BBM yang tak pernah dipahami dan diumumkan oleh Pertamina," jelasnya.

"Kami meyakini bahwa kondisi ekonomi ini akan terus terkoreksi hingga mengarah pada krisis sosial yang pada akhirnya akan menjadikan situasi nasional menjadi semakin tidak terkontrol jika instrumen energi strategis seperti pertamina tidak bersedia untuk bekerjasama dengan pemerintah dalam meringankan beban ekonomi masyarakat," tutupnya.  

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Kasus Viral Foto AI di Kalisari Cermin Lemahnya Pengawasan Aparatur

Rabu, 08 April 2026 | 00:14

MSP Raih Penghargaan Proper Emas dan Green Leadership Proper dari KLH

Rabu, 08 April 2026 | 00:04

Polri Ungkap Penyalahgunaan BBM dan LPG Subsidi, Kerugian Capai Rp1,26 Triliun

Selasa, 07 April 2026 | 23:27

Pengawasan Hutan Diperketat Antisipasi El Nino Ekstrem

Selasa, 07 April 2026 | 23:10

Demokrasi seharusnya Mengoreksi, bukan Meruntuhkan Legitimasi Negara

Selasa, 07 April 2026 | 23:00

HKTI Beri Pendampingan Peternak Lokal yang Dirugikan Perusahaan Besar

Selasa, 07 April 2026 | 22:58

Pulihkan Situasi Halmahera Tengah, Masyarakat Diminta Dukung TNI-Polri

Selasa, 07 April 2026 | 22:33

Dony Oskaria: 15 BUMN Logistik Digabung Bulan Depan

Selasa, 07 April 2026 | 22:19

GREAT Institute Dorong Prabowo Reshuffle 50 Persen Menteri di Kabinet

Selasa, 07 April 2026 | 21:59

Menko Yusril soal Kasasi Delpedro Dkk: Bisa Saja MA Putus NO

Selasa, 07 April 2026 | 21:42

Selengkapnya