Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM), Iwan Sumule/Net
Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar menjadi jurus utama Indonesia mengatasi sebaran wabah corona baru atau Covid-19.
Beragam aturan turunan ditegakkan, salah satunya larangan mudik lebaran. Tujuannya agar wabah tidak menjalar ke desa-desa yang minim fasilitas kesehatan.
Segala bentuk angkutan umum mulai dari udara, laut, hingga darat dilarang beroperasi di zona merah dan wilayah PSBB.
Namun semua itu akan sia-sia seiring rencana dari Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang hendak mengizinkan kembali moda transportasi udara, laut, dan darat beroperasi.
Sebab tidak menutup kemungkinan moda transportasi itu akan dimanfaatkan untuk warga pulang kampung alias mudik. Artinya penerapan PSBB yang digembar-gemborkan di awal akan sia-sia.
“Mudik bikin PSBB tidak guna,†ujar Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM), Iwan Sumule kepada redaksi, Rabu (6/5).
Menurutnya, jika mudik diperbolehkan, maka tidak ada lagi alasan untuk melarang aksi unjuk rasa di jalan. Toh, kekhawatiran virus menyebar sudah diabaikan.
“Demo ratusan, ribuan bahkan puluhan ribu orang pun boleh. Mudik jutaan orang saja boleh,†ujarnya.
“Selamat tinggal PSBB dan selamat berdemo,†sambung ketua DPP Partai Gerindra itu.
Tidak cukup sampai di polemik ini, Iwan Sumule juga menyinggung pernyataan Menteri Budi yang kesal dengan dikotomi mudik dan pulang kampung yang menurutnya sama saja.
Padahal, kata Iwan Sumule, orang yang kali pertama membedakan antara mudik dan pulang kampung adalah Presiden Joko Widodo. Tepatnya saat diwawancarai oleh Najwa Shihab.
Menurutnya, jika ada perbedaan persepsi antarpejabat, maka bisa dipastikan kekacauan aturan terjadi. Ujungnya, masyarakat yang akan kena imbas.
“Hal ini menunjukkan pemerintah tak memahami soal, bagaimana mau memberi solusi?†simpulnya.
Iwan Sumule juga mengkritik ide Menko Polhukam Mahfud MD yang akan memberikan relaksasi PSBB. Baginya ide itu tidak masuk di nakal sehat.
Ini lantaran kurva sebaran corona di Indonesia masih menanjak dan belum melandai. Artinya, pelonggaran hanya akan membuat kurva semaki menanjak dan Covid-19 tak pernah selesai.
Memang, sambungnya, banyak negara yang sudah mulai keluar dari masa-masa sulit pandemik corona dan mulai rileks. Tapi semua itu merupakan buah dari pemberlakuan aturan yang ketat dalam penanganan, pencegahan, penyebaran corona.
“Mereka lakukan dengan ketat dan disiplin. Kita yang terapkan aturan masih carut marut masak mau ikutan minta relaksasi. Kacau,†demikian Iwan Sumule.
