Berita

Waketum Gerindra, Arief Poyuono/Net

Politik

DPR Ingin BI Cetak Rp 600 Triliun, Waketum Gerindra: Kalau Pengawasannya Buruk, Ekonomi Indonesia Bisa Kiamat

RABU, 06 MEI 2020 | 12:54 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Usulan yang diajukan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) agar Bank Indonesia (BI) mencetak uang hingga Rp 600 triliun, dinilai justru akan makin menekan perekonomian tanah air. Butuh sistem pengawasan yang kuat dan ketat agar dana superbesar itu tak lantas disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu.

Usulan Banggar DPR RI tersebut pun jadi pertanyaan besar di benak Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Arief Poyuono. Bahkan Arief menilai, hal ini berpotensi menjadi BLBI jilid kedua.

"Atau jangan-jangan jualannya Bu Menkeu berupa global bond dalam denominasi mata uang asing kagak ada yang beli kali ya, atau cuma sedikit yang beli. Jadi ya satu-satu nya jalan ya cetak rupiah," ucap Arief Poyuono, melalui keterangannya, Rabu (6/5).


Dia menambahkan, "It's Ok sih cetak uang rupiah sebanyak itu oleh BI, tapi kalau pengawasan dan pengendalian tidak bagus maka akan jadi kiamat ekonomi Indonesia."

Pengawasan ini harus ketat dilakukan pemerintah. Jangan sampai suntikan dana kepada sejumlah pengusaha dan bank yang mengaku usahanya hancur akibat Covid-19, disalahgunakan oleh mereka.

Misalnya, imbuh Arief, begitu dapet dana langsung ditukarkan dengan mata uang dolar AS dan dolar Singapura. Kemudian disimpan di luar negeri dan habis itu menyatakan bangkrut dan menyerahkan aset-aset sampah ke pemerintah.

"Memang dengan tren adanya Modern Monetary Theory yang sangat ramai menjadi diskusi para ekonom dunia. Salah satu anjuran teori itu adalah jika sisi pengeluaran negara defisit maka caranya ya cetak duit, dengan pemerintah menerbitkan Surat Utang Negara dan dibeli oleh Bank Indonesi," ujarnya.

Namun demikian, lanjut Arief, ada banyak syarat agar pencetakan uang tidak menimbulkan inflasi.

Syaratnya, ekonomi negara tersebut harus full employment, uang yang dicetak digunakan untuk belanja fasilitas-fasilitas kesehatan gratis bagi masyarakat, pendidikan gratis, pembangunan infrastruktur pangan untuk mengerakan pembukaan lahan sawah baru dan infrastruktur lainnya oleh pemerintah
Arief menambahkan, jika mencetak uang hanya untuk menalangi para konglomerat dan perusahaannya serta bank-bank swasta yang memang performance keuangan sudah negatif sebelum ada wabah Covid-19, yang bisa terjadi malah pengulangan krisis 98, bahkan mungkin lebih parah lagi.

"Jadi nyetak duit boleh saja, nggak jadi masalah. Tapi kalau ilmu silat nggak bener yang ada rontok sistem moneter kita," tandasnya.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Slank Siuman dari Jokowi

Selasa, 30 Desember 2025 | 06:02

Setengah Juta Wisatawan Serbu Surabaya

Selasa, 30 Desember 2025 | 05:30

Pilkada Mau Ditarik, Rakyat Mau Diparkir

Selasa, 30 Desember 2025 | 05:19

Bukan Jokowi Jika Tak Playing Victim dalam Kasus Ijazah

Selasa, 30 Desember 2025 | 05:00

Sekolah di Aceh Kembali Aktif 5 Januari

Selasa, 30 Desember 2025 | 04:50

Buruh Menjerit Minta Gaji Rp6 Juta

Selasa, 30 Desember 2025 | 04:07

Gegara Minta Duit Tak Diberi, Kekasih Bunuh Remaja Putri

Selasa, 30 Desember 2025 | 04:01

Jokowi-Gibran Harusnya Malu Dikritik Slank

Selasa, 30 Desember 2025 | 03:45

Pemprov DKI Hibahkan 14 Mobil Pemadam ke Bekasi hingga Karo

Selasa, 30 Desember 2025 | 03:05

Rakyat Tak Boleh Terpecah Sikapi Pilkada Lewat DPRD

Selasa, 30 Desember 2025 | 03:02

Selengkapnya