Berita

mantan Menteri Negara Pendayagunaan BUMN (1998-1999) Tanri Abeng/Net

Politik

Pesan Tanri Abeng, Birokrasi Jangan Berbelit Di Saat Krisis

RABU, 06 MEI 2020 | 12:39 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Pandemik Covid-19 telah menyebabkan krisis. Bukan hanya di Indonesia namun juga di seluruh dunia.

Begitu kata mantan Menteri Negara Pendayagunaan BUMN (1998-1999) Tanri Abeng saat mengisi kajian online yang diselenggarakan Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan, Ekonomi dan Sosial (LP3ES) dengan tema “Manajemen Kebijakan Publik Masa Krisis Covid-19”, Rabu (6/5).

Tanri mengatakan, meski Indonesia disebut-sebut mengalami penurunan jumlah kasus Covid-19, kenyataannya sampai hari ini tren kurva masih terus meningkat.


"Masih banyak yang masuk ke rumah sakit dibandingkan yang keluar. Tapi kita bersyukur yang sembuh lebih banyak dari yang meninggal ya," ungkapnya pada Rabu (6/5).

Dirinya menyatakan dalam kondisi krisis seperti sekarang ini, jangan ada birokrasi yang berbelit-belit. Sebaliknya dibutuhkan kecepatan dalam menangani permasalahan yang telah menyerang sektor perekonomian.

"Kalau ketahanan ekonomi terganggu, dampaknya ke sosial dan politik," jelas Tanri Abeng.

Menurutnya manajemen bukanlah suatu reaksi. Hal itu dia kemukakan lantaran belakang yang keluar dari pemerintah adalah reaksi yang berujung kontroversi.

"Saat krisis seperti ini seorang pemimpin harus menunjukkan mana yang menjadi prioritas. Namun itu tidak bisa efektif jika organisasinya berpola birokrasi," ungkapnya.

"Pemimpin yang memiliki banyak prioritas biasanya karena banyak  kepentingan, sehingga bingung mana yang mau dikerjakan," pungkas mantan Komisaris Utama Pertamina itu. 


Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Saham-saham AS Bergerak Variatif Pantau Perkembangan Negosiasi

Sabtu, 11 April 2026 | 08:20

Mali Cabut Pengakuan Negara Buatan Polisario, Dukung Otonomi Sahara di Bawah Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 08:10

Dorong Pivot Bisnis, KADIN Sebut MBG Berkah bagi Petani dan Peternak

Sabtu, 11 April 2026 | 08:02

BI Ungkap Konsumen Tetap Pede, Ekonomi Dinilai Baik hingga Akhir Tahun

Sabtu, 11 April 2026 | 07:47

Kenya Dukung Otonomi Sahara di Bawah Kedaulatan Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 07:27

Harapan Damai Picu Penguatan Pasar Eropa di Akhir Pekan

Sabtu, 11 April 2026 | 07:18

Drama Diplomasi Dimulai: Iran-AS Adu Kuat di Islamabad

Sabtu, 11 April 2026 | 07:04

Kepsek SMK jadi Otak Pengoplosan Gas LPG 3 Kg di Brebes

Sabtu, 11 April 2026 | 06:46

Prabowo Tetap Waras soal Demokrasi, Tidak Seperti Jokowi

Sabtu, 11 April 2026 | 06:20

Soemitronomics dan Kedaulatan Ekonomi

Sabtu, 11 April 2026 | 05:59

Selengkapnya