Wacana Relaksasi PSBB, Pengamat: Pemerintah Kewalahan Biayai Persediaan Pangan Warganya

Wacana relaksasi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD, memperlihatkan ketidakmampuan pemerintah membiayai persedian pangan bagi masyarakat.

"Dengan upaya pelonggaran PSBB menunjukkan pemerintah cukup kewalahan membiayai persediaan pangan bagi warganya," ujar Pengamat Kebijakan Publik Universitas Indonesia Bambang Istianto, saat dihubungi Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (5/5).

Pasalnya, Bambang Istianto menilai, suatu kebijakan yang dikeluarkan pemerintah seharusnya sudah terukur melalui standar-standar yang akurat.

"Demikian pula targetnya jelas dan akuntabel. Suksesnya kebijakan salah satunya dukungan anggaran harus kuat," tutur Direktur Eksekutif Center of Public Policy Studies (CPPS) ini.

Indikasi kewalahannya pemerintah dalam menyokong kebutuhan dasar, baik sandang, pangan dan papan masyarakat, dilihat Bambang Istianto sejak terjadi protes dari pejabat di daerah mengenai distribusi logistik untuk masyarakat.

"Indikasi ketidaksiapan dalam persediaan pangan selama PSBB sudah terlihat ketika ketidak lancaran dan miskoordinasi dalam pendistribusiannya," demikian Bambang Istianto.