Berita

Hendri Satrio/RMOL

Politik

Mahfud MD Wacanakan Relaksasi PSBB, Hensat: Kalau Kebijakan Belum Pasti Jangan Dilontarkan Ke Publik

SELASA, 05 MEI 2020 | 23:55 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan  (Menkopolhukam) Mahfud  MD mewacanakan untuk memodifikasi penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21/2020

Adanya relaksasi atau pelonggaran PSBB tersebut, bertujuan agar masyarakat bisa memutar kembali roda perekonomian, namun tetap dalam koridor protokol kesehatan.

"Mustinya pemerintah fokus saja di sebab. Sebabnya itu kan Covid-19. Ekonomi itu kan akibat. Jadi kalau sebabnya belum diberesin kemudian pindah ke akibat, ya nggak akan selesai-selesai permasalahannya," ujar pengamat politik dari Universitas Paramadina Hendri Satrio saat dihubungi Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (5/5).


Menurut pria yang karib disapa Hensat ini mengatakan, PSBB yang saat  tengah diterapkan sudah lumayan ketat. Namun bukan berarti Pemerintah tidak  banyak kecolongan.

"Begitu banyak yang nyolong-nyolong keluar. Nah ini kalau mau relaksasi, dilonggarkan, nanti malah bablas," ungkapnya.

Oleh karenanya,  Founder Lembaga Survei Kedai Kopi ini menegaskan, sebaiknya pemerintah konsisten saja dengan kebijakan yang telah dikeluarkan.

"Ini kan belum selesai. Jadi nggak usah dikurang-kurangi juga. Nanti kalau kemudian di declare sudah selesai wabah ini, mau ada kebijakan baru ya silahkan," jelasnya.

"Tapi kalau yang sekarang sih menurut saya tidak tepat. Dan sebuah kebijakan yang belum pasti sebaiknya jangan dilontarkan ke publik. Bikin bingung," tandas Hensat.

Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Sikap Dudung Pasang Badan Bela Seskab Teddy Berlebihan

Rabu, 06 Mei 2026 | 03:39

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

Sikap Adem Ayem Seskab Teddy Mencurigakan

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:06

KPK Dalami Peran Haji Her dan Suryo di Skandal Cukai Rokok

Jumat, 01 Mei 2026 | 20:51

Wali Murid Sekolah Islam Terpadu di Tangerang Korban Investasi Bodong Lapor Polisi

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:13

UPDATE

Lurah Cengkareng Barat Dilaporkan ke Polisi Buntut Putusan KIP

Minggu, 10 Mei 2026 | 21:36

Menteri Pigai Sebut Penyelesaian Konflik Papua Butuh Keputusan Nasional

Minggu, 10 Mei 2026 | 21:25

Prabowo Diminta Segera Bentuk Satgas Penyelundupan BBL

Minggu, 10 Mei 2026 | 20:56

Segera Dibentuk Satgas Anti-Kekerasan Pesantren

Minggu, 10 Mei 2026 | 20:35

Tata Kelola SDA Era Prabowo Disebut Berpihak ke Rakyat

Minggu, 10 Mei 2026 | 20:10

Ribuan Bobotoh Turun ke Jalan, Purwakarta Berubah Jadi Lautan Biru

Minggu, 10 Mei 2026 | 19:42

Lonjakan Gila Minyakita Rapor Merah Zulkifli Hasan

Minggu, 10 Mei 2026 | 19:12

PKS Ingin Cetak Pemimpin Berbasis Iman, Bukan Sekadar Kejar Kursi

Minggu, 10 Mei 2026 | 18:32

Dalam Lindungan Aktor Digital

Minggu, 10 Mei 2026 | 17:59

BNI dan Kementerian PKP Sosialisasi Kresit Perumahan di Brebes

Minggu, 10 Mei 2026 | 17:34

Selengkapnya