Berita

Menteri BUMN, Erick Thohir/Net

Politik

Pengamat: BUMN Bergerak Tak Sesuai Bidang Dalam Tanggulangi Covid-19

SELASA, 05 MEI 2020 | 21:48 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Penanggulang virus corona baru atau Covid-19 oleh pemerintah pusat masih terus dikritisi. Tak terkecuali peranan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Kementerian yang dinaungi oleh Erick Thohir ini dianggap tidak berjalan sesuai dengan tupoksinya dalam hal memberikan bantuan untuk penanggulangan Covid-19.

"Ada banyak dana bantuan di BUMN termasuk dana CSR. Namun BUMN bergerak sendiri-sendiri, menggunakan sumber daya mereka dan kadang terlihat di luar tugas dan fungsi BUMN tersebut," ucap pengamat ekonomi dari Pusat Kajian Ekonomi Politik Universitas Bung Karno, Salamuddin Daeng saat dihubungi Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (5/5).


Sebagai salah satu contoh, Analis dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) ini menyebutkan, BUMN malah ikut-ikutan impor dan sumbang alat kesehatan untuk penanganan virus asal Wuhan, China ini.

Padahal menurutnya, banyak hal yang bisa dilakukan perusahaan-perusahaan BUMN di tengah bencana nonalam ini. Sebut saja beberapa hal terkait lonjakan tarif listrik secara tiba-tiba yang mulai dirasakan masyarakat.

Selain itu, harga bahan bakar minyak (BBM) yang cendrung stagnan meski harga minyak dunia sedang turun. Hal tersebut harusnya menjadi concern BUMN untuk turut dimasukan ke dalam program insentif ekonomi pemerintah pusat.

"Misalnya kalau listrik ya memastikan listrik murah, terjangkau. Kalau Telkom memastikan membantu masyarakat dengan fasilitas pulsa murah, terjangkau, atau yang lain. Kalau Pertamina menyangkut harga BBM murah dan terjangkau bagi tenaga kesehatan, distribusi pangan dan lain lainnya," tuturnya.

Terlepas dari kritik mengenai regulasi keuangan dan ekonomi untuk penanganan Covid-19 yang diatur di dalam Perppu 1/2020, Salamuddin Daeng menyarankan agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) disusun ulang berdasarkan prioritas penanganan Covid-19.

"APBN harus refocusing seluruhnya, kembali ke kebutuhan dasar, sandang pangan papan, kesehatan, pendidikan dan bantuan sosial," demikian Salamuddin Daeng.

Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Sikap Dudung Pasang Badan Bela Seskab Teddy Berlebihan

Rabu, 06 Mei 2026 | 03:39

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

Sikap Adem Ayem Seskab Teddy Mencurigakan

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:06

KPK Dalami Peran Haji Her dan Suryo di Skandal Cukai Rokok

Jumat, 01 Mei 2026 | 20:51

Wali Murid Sekolah Islam Terpadu di Tangerang Korban Investasi Bodong Lapor Polisi

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:13

UPDATE

Lurah Cengkareng Barat Dilaporkan ke Polisi Buntut Putusan KIP

Minggu, 10 Mei 2026 | 21:36

Menteri Pigai Sebut Penyelesaian Konflik Papua Butuh Keputusan Nasional

Minggu, 10 Mei 2026 | 21:25

Prabowo Diminta Segera Bentuk Satgas Penyelundupan BBL

Minggu, 10 Mei 2026 | 20:56

Segera Dibentuk Satgas Anti-Kekerasan Pesantren

Minggu, 10 Mei 2026 | 20:35

Tata Kelola SDA Era Prabowo Disebut Berpihak ke Rakyat

Minggu, 10 Mei 2026 | 20:10

Ribuan Bobotoh Turun ke Jalan, Purwakarta Berubah Jadi Lautan Biru

Minggu, 10 Mei 2026 | 19:42

Lonjakan Gila Minyakita Rapor Merah Zulkifli Hasan

Minggu, 10 Mei 2026 | 19:12

PKS Ingin Cetak Pemimpin Berbasis Iman, Bukan Sekadar Kejar Kursi

Minggu, 10 Mei 2026 | 18:32

Dalam Lindungan Aktor Digital

Minggu, 10 Mei 2026 | 17:59

BNI dan Kementerian PKP Sosialisasi Kresit Perumahan di Brebes

Minggu, 10 Mei 2026 | 17:34

Selengkapnya