Saiful Anam: Untuk Apa Ada Menteri Sosial Kalau Data Saja Tidak Valid?

Pernyataan Menteri Sosial Juliari P. Batubara yang meminta agar masyarakat tidak mempersoalkan data penerima bantuan sosial (bansos) dinilai keliru.

Pakar politik dan hukum Universitas Nasional Jakarta, Saiful Anam pun merespon pernyataan Mensos Juliari yang meminta persoalan data penerima bansos bisa diselesaikan secara kekeluargaan.

"Masyarakat saya kira tidak perlu diajarkan tentang arti kekeluargaan dan gotong royong, yang terpenting saat ini apa peran negara untuk hadir mengatasi problem saat ini?," ucap Saiful Anam kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (5/5).

Peran negara dalam hal ini kata Saiful, ialah melakukan validasi data agar pendistribusian bansos benar-benar dapat diterima oleh masyarakat miskin terdampak pandemik Covid-19.

"Kalau solusi yang ditawarkan bukan data, maka tidak perlu ada negara bahkan Kemensos. Untuk apa ada Mensos kalau data saja tidak punya atau tidak valid?," tegas Saiful.

"Gunanya ada Mensos dia wajib menghadirkan validitas data guna mendistribusikan kebutuhan yang menjadi kebutuhan masyarakat. Kalau Mensos kerja tanpa data, bisa amburadul distribusi bansos ini," sambungnya.

Sehingga, Saiful kembali menegaskan agar Mensos ataupun pemerintah pusat dapat berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk kembali mendata masyarakat terdampak Covid-19.

"Masyarakat akan menjerit, bahkan akan ada kesenjangan dan kecemburuan sosial di tengah pandemik. Tapi kalau tanpa data maka sangat rentan terjadinya penyalahgunaan bansos, itu yang sangat dikhawatirkan," pungkasnya.