PSBB Akan Direlaksasi, Ubedilah Badrun: Tata Kelola Pemerintah Kacau

Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diambil oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam menghadapi pandemik Covid-19 masih jauh dari harapan. Justru makin menunjukkan kacaunya pemerintah pusat dalam mengelola PSBB.

Kekacauan tersebut terlihat dari berbagai aturan yang tidak jelas yang dikeluarkan jajaran pembantu Jokowi.

Terakhir, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, menyebut akan melakukan relaksasi PSBB agar masyarakat tidak jenuh di dalam rumah.

"Itu pernyataan yang menunjukkan kekacauan tata kelola PSBB, mengacaukan aturan sebelumnya," ucap analis sosial politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun, kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (5/5).

Karena, lanjut Ubedilah, kebijakan PSBB dengan segala aturannya belum berakhir. Namun sudah muncul wacana untuk direlaksasi. Apalagi, data kasus terpapar Covid-19 masih saja menunjukkan peningkatan setiap harinya.

"Mengapa? Kebijakan PSBB dengan segala turunan aturannya itu belum berakhir waktunya karena diperpanjang tapi kok direlaksasi?" heran Ubedilah.