Data penerima bantuan sosial (bansos) yang dimiliki pemerintahan Joko Widodo dinilai amburadul lantaran banyak pihak yang mengeluh karena tidak sesuai dengan data yang diajukan.
Keluhan itu datang baik dari kepala daerah hingga ke tingkat Rukun Tetangga (RT). Kepala daerah, terkhusus di tingkat RT kerap kali mengalami peristiwa tak mengenakan dari warganya karena hanya di data namun tidak mendapatkan bansos dari pemerintah pusat.
Ujung persoalannya lantaran bansos yang turun tidak sesuai dengan data yang diajukan oleh para Ketua RT.
"Data bansos pemerintah amburadul, angka pasti tidak ada, akhirnya masyarakat suruh mendaftar," ucap Saiful Anam kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (5/5).
Tidak meratanya pemberian bansos kepada masyarakat miskin terdampak Covid-19 kata Saiful akan membahayakan pemerintah, lantaran masyarakat bisa memberontak.
"Karena mereka yang tidak kebagian bansos tidak hanya akan berteriak, tapi juga akan memberontak, itu yang harus diantisipasi oleh pemerintah," kata Saiful.
Peristiwa lambat dan tidak jelasnya data dari pemerintah pusat, Saiful pun meragukan bahwa pemerintahan Jokowi dapat mengatasi wabah Covid-19 dengan cepat.
"Ini juga menandakan pemerintah tidak siap, data bansos saja tidak jelas, gimana mau membasmi corona?" heran Saiful.
Apalagi kata Saiful, pembagian bansos kerap kali menjadi perkumpulan massa, baik yang dibagikan langsung dari Presiden Jokowi dengan turun ke jalan maupun pembagian sembako dari pada kepala daerah yang mengumpulkan massa dapat memperlambat upaya percepatan penanganan Covid-19.
"Ini salah satu yang akan menyebabkan penanganan corona di indonesia akan berlangsung lama," kata Saiful.
