Berita

Bantuan Sosial/Net

Politik

Pembagian Bansos Amburadul, Saiful Anam: Data Bansos Saja Tidak Jelas, Gimana Mau Basmi Corona?

SELASA, 05 MEI 2020 | 07:28 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Data penerima bantuan sosial (bansos) yang dimiliki pemerintahan Joko Widodo dinilai amburadul lantaran banyak pihak yang mengeluh karena tidak sesuai dengan data yang diajukan.

Keluhan itu datang baik dari kepala daerah hingga ke tingkat Rukun Tetangga (RT). Kepala daerah, terkhusus di tingkat RT kerap kali mengalami peristiwa tak mengenakan dari warganya karena hanya di data namun tidak mendapatkan bansos dari pemerintah pusat.

Ujung persoalannya lantaran bansos yang turun tidak sesuai dengan data yang diajukan oleh para Ketua RT.


"Data bansos pemerintah amburadul, angka pasti tidak ada, akhirnya masyarakat suruh mendaftar," ucap Saiful Anam kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (5/5).

Tidak meratanya pemberian bansos kepada masyarakat miskin terdampak Covid-19 kata Saiful akan membahayakan pemerintah, lantaran masyarakat bisa memberontak.

"Karena mereka yang tidak kebagian bansos tidak hanya akan berteriak, tapi juga akan memberontak, itu yang harus diantisipasi oleh pemerintah," kata Saiful.

Peristiwa lambat dan tidak jelasnya data dari pemerintah pusat, Saiful pun meragukan bahwa pemerintahan Jokowi dapat mengatasi wabah Covid-19 dengan cepat.

"Ini juga menandakan pemerintah tidak siap, data bansos saja tidak jelas, gimana mau membasmi corona?" heran Saiful.

Apalagi kata Saiful, pembagian bansos kerap kali menjadi perkumpulan massa, baik yang dibagikan langsung dari Presiden Jokowi dengan turun ke jalan maupun pembagian sembako dari pada kepala daerah yang mengumpulkan massa dapat memperlambat upaya percepatan penanganan Covid-19.

"Ini salah satu yang akan menyebabkan penanganan corona di indonesia akan berlangsung lama," kata Saiful.

Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Sikap Dudung Pasang Badan Bela Seskab Teddy Berlebihan

Rabu, 06 Mei 2026 | 03:39

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

Sikap Adem Ayem Seskab Teddy Mencurigakan

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:06

KPK Dalami Peran Haji Her dan Suryo di Skandal Cukai Rokok

Jumat, 01 Mei 2026 | 20:51

Wali Murid Sekolah Islam Terpadu di Tangerang Korban Investasi Bodong Lapor Polisi

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:13

UPDATE

Lurah Cengkareng Barat Dilaporkan ke Polisi Buntut Putusan KIP

Minggu, 10 Mei 2026 | 21:36

Menteri Pigai Sebut Penyelesaian Konflik Papua Butuh Keputusan Nasional

Minggu, 10 Mei 2026 | 21:25

Prabowo Diminta Segera Bentuk Satgas Penyelundupan BBL

Minggu, 10 Mei 2026 | 20:56

Segera Dibentuk Satgas Anti-Kekerasan Pesantren

Minggu, 10 Mei 2026 | 20:35

Tata Kelola SDA Era Prabowo Disebut Berpihak ke Rakyat

Minggu, 10 Mei 2026 | 20:10

Ribuan Bobotoh Turun ke Jalan, Purwakarta Berubah Jadi Lautan Biru

Minggu, 10 Mei 2026 | 19:42

Lonjakan Gila Minyakita Rapor Merah Zulkifli Hasan

Minggu, 10 Mei 2026 | 19:12

PKS Ingin Cetak Pemimpin Berbasis Iman, Bukan Sekadar Kejar Kursi

Minggu, 10 Mei 2026 | 18:32

Dalam Lindungan Aktor Digital

Minggu, 10 Mei 2026 | 17:59

BNI dan Kementerian PKP Sosialisasi Kresit Perumahan di Brebes

Minggu, 10 Mei 2026 | 17:34

Selengkapnya