Berita

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fraksi PDIP, Eriko Sutarduga/Net

Politik

PDIP Desak BPS Sediakan Data Sensus Penerima Bansos Secara Akurat

SENIN, 04 MEI 2020 | 22:59 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Keakuratan data penerima bantuan sosial wajib disediakan Badan Pusat Statistik (BPS) guna mendukung penyaluran bantuan sosial secara tepat bagi warga terdampak Covid-19.

Menurut Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fraksi PDIP, Eriko Sutarduga, pemetaan bisa dilakukan berdasarkan tingkat pendapatan dan kebutuhan hidup minimum masyarakat di setiap wilayah Indonesia.

“Dengan data ini, kita bisa mengalkulasikan kebutuhan pangan masyarakat yang lebih akurat agar selama masa sulit ini gizi mereka terpenuhi,” ujar Eriko kepada wartawan, Senin (4/5).


Dengan adanya data yang akurat, kata Eriko, diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai dasar penyaluran bantuan sosial guna mewujudkan kedaulatan pangan nasional melalui Badan Kedaulatan Pangan Nasional yang sedang diusulkan.

“Harapannya tidak terjadi kekurangan bahan pangan yang diakibatkan pandemik Covid-19. Direktur Eksekutif Program Pangan Dunia (WFP) David Beasley memaparkan bahwa dalam skenario paling buruk ancaman kelaparan akan dirasakan hampir 1 miliar penduduk dunia terutama bagi 55 negara yang yang paling berisiko menghadapi krisis pangan sepanjang 2020 ini,” katanya.

Bila pemerintah tidak siap memberikan hasil sensus penduduk secara akurat, maka tidak menutup kemungkinan Indonesia akan dihantui ancaman krisis pangan karena adanya pembatasan perdagangan oleh negara penghasil pangan seperti Vietnam dan Thailand yang merupakan eksportir beras dunia.

“Sebagai negara agraris, Indonesia wajib memenuhi dan menjamin kebutuhan pangan masyarakat dengan menegakkan kedaulatan pangan. Penting sekali agar pemerintah menjamin dan memenuhi kebutuhan pangan dari hasil bumi kita sendiri yang dikelola oleh para petani dan nelayan Indonesia,” jelasnya.

Pihaknya meyakini, dengan adanya kedaulatan pangan ini, ketergantungan pemerintah terhadap impor bahan baku pangn secara bertahap akan berkurang.

“Karena di masa mendatang setiap negara akan memprioritaskan kebutuhan dalam negeri mereka masing-masing seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk yang pesat,” tandasnya.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Menhub Perketat Izin Berlayar di Labuan Bajo demi Keamanan Wisata Nataru

Kamis, 01 Januari 2026 | 08:15

Nasib Kenaikan Gaji PNS 2026 Ditentukan Hasil Evaluasi Ekonomi Kuartal I

Kamis, 01 Januari 2026 | 07:58

Cahaya Solidaritas di Langit Sydney: Menyongsong 2026 dalam Dekapan Duka dan Harapan

Kamis, 01 Januari 2026 | 07:40

Refleksi Pasar Ekuitas Eropa 2025: Tahun Kebangkitan Menuju Rekor

Kamis, 01 Januari 2026 | 07:13

Bursa Taiwan Cetak Rekor Tertinggi Sepanjang Sejarah Berkat Lonjakan AI

Kamis, 01 Januari 2026 | 07:02

3.846 Petugas Bersihkan Sampah Tahun Baru

Kamis, 01 Januari 2026 | 06:58

Mustahil KPK Berani Sentuh Jokowi dan Keluarganya

Kamis, 01 Januari 2026 | 06:22

Rakyat Sulit Maafkan Kebohongan Jokowi selama 10 Tahun

Kamis, 01 Januari 2026 | 06:03

Pilkada Lewat DPRD Abaikan Nyawa Demokrasi

Kamis, 01 Januari 2026 | 05:45

Korupsi Era Jokowi Berlangsung Terang Benderang

Kamis, 01 Januari 2026 | 05:21

Selengkapnya