Berita

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fraksi PDIP, Eriko Sutarduga/Net

Politik

PDIP Desak BPS Sediakan Data Sensus Penerima Bansos Secara Akurat

SENIN, 04 MEI 2020 | 22:59 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Keakuratan data penerima bantuan sosial wajib disediakan Badan Pusat Statistik (BPS) guna mendukung penyaluran bantuan sosial secara tepat bagi warga terdampak Covid-19.

Menurut Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fraksi PDIP, Eriko Sutarduga, pemetaan bisa dilakukan berdasarkan tingkat pendapatan dan kebutuhan hidup minimum masyarakat di setiap wilayah Indonesia.

“Dengan data ini, kita bisa mengalkulasikan kebutuhan pangan masyarakat yang lebih akurat agar selama masa sulit ini gizi mereka terpenuhi,” ujar Eriko kepada wartawan, Senin (4/5).


Dengan adanya data yang akurat, kata Eriko, diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai dasar penyaluran bantuan sosial guna mewujudkan kedaulatan pangan nasional melalui Badan Kedaulatan Pangan Nasional yang sedang diusulkan.

“Harapannya tidak terjadi kekurangan bahan pangan yang diakibatkan pandemik Covid-19. Direktur Eksekutif Program Pangan Dunia (WFP) David Beasley memaparkan bahwa dalam skenario paling buruk ancaman kelaparan akan dirasakan hampir 1 miliar penduduk dunia terutama bagi 55 negara yang yang paling berisiko menghadapi krisis pangan sepanjang 2020 ini,” katanya.

Bila pemerintah tidak siap memberikan hasil sensus penduduk secara akurat, maka tidak menutup kemungkinan Indonesia akan dihantui ancaman krisis pangan karena adanya pembatasan perdagangan oleh negara penghasil pangan seperti Vietnam dan Thailand yang merupakan eksportir beras dunia.

“Sebagai negara agraris, Indonesia wajib memenuhi dan menjamin kebutuhan pangan masyarakat dengan menegakkan kedaulatan pangan. Penting sekali agar pemerintah menjamin dan memenuhi kebutuhan pangan dari hasil bumi kita sendiri yang dikelola oleh para petani dan nelayan Indonesia,” jelasnya.

Pihaknya meyakini, dengan adanya kedaulatan pangan ini, ketergantungan pemerintah terhadap impor bahan baku pangn secara bertahap akan berkurang.

“Karena di masa mendatang setiap negara akan memprioritaskan kebutuhan dalam negeri mereka masing-masing seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk yang pesat,” tandasnya.

Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Sikap Dudung Pasang Badan Bela Seskab Teddy Berlebihan

Rabu, 06 Mei 2026 | 03:39

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

Sikap Adem Ayem Seskab Teddy Mencurigakan

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:06

KPK Dalami Peran Haji Her dan Suryo di Skandal Cukai Rokok

Jumat, 01 Mei 2026 | 20:51

Wali Murid Sekolah Islam Terpadu di Tangerang Korban Investasi Bodong Lapor Polisi

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:13

UPDATE

Lurah Cengkareng Barat Dilaporkan ke Polisi Buntut Putusan KIP

Minggu, 10 Mei 2026 | 21:36

Menteri Pigai Sebut Penyelesaian Konflik Papua Butuh Keputusan Nasional

Minggu, 10 Mei 2026 | 21:25

Prabowo Diminta Segera Bentuk Satgas Penyelundupan BBL

Minggu, 10 Mei 2026 | 20:56

Segera Dibentuk Satgas Anti-Kekerasan Pesantren

Minggu, 10 Mei 2026 | 20:35

Tata Kelola SDA Era Prabowo Disebut Berpihak ke Rakyat

Minggu, 10 Mei 2026 | 20:10

Ribuan Bobotoh Turun ke Jalan, Purwakarta Berubah Jadi Lautan Biru

Minggu, 10 Mei 2026 | 19:42

Lonjakan Gila Minyakita Rapor Merah Zulkifli Hasan

Minggu, 10 Mei 2026 | 19:12

PKS Ingin Cetak Pemimpin Berbasis Iman, Bukan Sekadar Kejar Kursi

Minggu, 10 Mei 2026 | 18:32

Dalam Lindungan Aktor Digital

Minggu, 10 Mei 2026 | 17:59

BNI dan Kementerian PKP Sosialisasi Kresit Perumahan di Brebes

Minggu, 10 Mei 2026 | 17:34

Selengkapnya