Berita

Presiden Joko Widodo dan sejumlah menteri meninjau Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet/Istimewa

Politik

Corona, APD

Dua Bulan Lawan Corona, Harusnya Kekurangan APD Dan Kamar Isolasi Tak Terdengar Lagi

SENIN, 04 MEI 2020 | 22:14 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Serangan virus corona baru (Covid-19) yang sudah berjalan selama kurang lebih dua bulan seharusnya sudah cukup bagi pemerintah menyudahi pandemik tersebut.

“Dengan perjalanan selama lebih dari 2 bulan sudah cukup waktu untuk rumuskan strategi atasi Covid-19 secara komprehensif. Pemerintah juga bisa melakukan benchmark negara-negara yang sukses tangani Covid-19 untuk diambil metode-metode yang diangap jitu menangani virus ini,” ujar Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI, Sukamta kepada wartawan, Senin (4/5).

Beberapa negara yang patut ditiru dalam menangani Covid-19 ini di antaranya Selandia Baru yang memiliki level penanganan Covid-19. Lockdown ditempatkan di level teratas, pembatasan di level 3, pengurangan level 2, dan siaga di level 1.


Kemudian Singapura yang juga dianggap sukses tangani Covid-19. Negara tetangga itu memiliki level perubahan status tanggap atau disebut Dorscon, mulai dari status yang paling ringan, yakni terdiri dari hijau, kuning, oranye, dan merah.

Berkaca dari negara tetangga, seharusnya pemerintah tak lagi dihadapkan dengan persoalan mendasar seperti kekurangan alat pelindung diri (APD) hingga fasilitas kesehatan lain dalam menangani virus dari Wuhan, China itu.

"Mestinya saat ini sudah tidak terdengar lagi kekurangan APD di rumah sakit, kekurangan reagen untuk tes swab, juga soal masih kurangnya jumlah kamar isolasi untuk pasien positif serta berbagai kebutuhan mendasar untuk atasi Covid-19,” bebernya.

Bila hal mendasar tersebut belum terpenuhi, jelasnya, pencapaian penanganan Covid-19 yang setiap harinya diumumkan oleh Gugus Tugas Covid-19 tak akan berjalan maksimal.

"Ini akan membuat upaya penanganan Covid-19 makin panjang dan tidak jelas waktunya, tentu efek sosial ekonominya akan makin berat,” tutup Sukamta.

Populer

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Mojtaba Khamenei Janjikan Kekalahan Pahit bagi AS-Israel

Minggu, 19 April 2026 | 16:14

Wondr Kemala Run 2026 Putar Roda Ekonomi hingga Rp140 Miliar

Minggu, 19 April 2026 | 16:06

India Protes ke Iran, Dua Kapalnya Ditembak di Selat Hormuz

Minggu, 19 April 2026 | 15:33

Didik Rachbini: Video Ceramah JK Direkayasa untuk Memecah Belah

Minggu, 19 April 2026 | 15:29

Ketua GPK: Isu Pemecatan Massal PPP Menyesatkan

Minggu, 19 April 2026 | 14:57

KPK Soroti Risiko Korupsi Pinjaman Luar Negeri

Minggu, 19 April 2026 | 14:13

MUI Dorong Penguatan Akhlak di Kampus untuk Cegah Kekerasan Seksual

Minggu, 19 April 2026 | 14:09

Iran Ringkus 127 Orang Terduga Mata-mata Musuh

Minggu, 19 April 2026 | 13:39

Cak Imin Wanti-wanti Penyalahgunaan Vape untuk Narkoba

Minggu, 19 April 2026 | 13:25

Menkop Ajak DPRD Dukung Kopdes Jadi Mesin Ekonomi Baru

Minggu, 19 April 2026 | 13:10

Selengkapnya