Wacana Relaksasi PSBB, Sukamta: Bukti Komunikasi Pemerintah Buruk Dan Bikin Gaduh

Wacana untuk melonggarkan aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) menunjukkan buruknya komunikasi pemerintah kepada publik.

"Kelihatan buruk sekali cara komunikasinya, semestinya jika masih wacana tidak perlu disampaikan ke publik. Dalam kondisi yang baru prihatin seperti ini, jangan membuat suasana semakin runyam dengan pernyataan yang masih tidak jelas arahnya,” kata Wakil Ketua Fraksi PKS, Sukamta kepada wartawan, Senin (4/5).

Pernyataan yang disampaikan Menko Mahfud MD itu, kata Sukamta, bertolak belakang dengan hasil evaluasi yang disampaikan Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Doni Monardo pada pekan sebelumnya.

Doni menyatakan bahwa PSBB masih belum maksimal di sejumlah daerah. Pasalnya, masih banyak warga yang tidak mengindahkan protokol kesehatan yang dikeluarkan pemerintah dengan baik.

“Kritik cara komunikasi pemerintah yang buruk ini sudah banyak disampaikan, sekarang sudah jalan dua bulan lebih ternyata tidak kunjung diperbaiki. Kalau masyarakat dikatakan stres, bisa jadi bukan karena dibatasi ruang geraknya, tetapi karena bingung lihat pernyataan pemerintah yang simpang siur,” bebernya.

Anggota DPR RI asal Yogyakarta ini menuturkan seharusnya pemerintah pusat satu suara dalam menyampaikan informasi mengenai penanganan Covid-19. Harus diatur siapa sosok yang diperbolehkan berbicara soal kebijakan penanganan Covid-19, PSBB, dan lain-lain.

"Jangan sampai para pejabat pemerintah rebutan panggung, tetapi malah bingungkan rakyat dan buat gaduh,” tandasnya.