Jokowi Terus-terusan Perintahkan Distribusi Bansos, Pengamat: Masalah Klasik!

Instruksi untuk menyegerakan penyaluran bantuan sosial (Bansos) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) lagi-lagi disampaikan Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas di Istana Bogor secara virtual, Senin (4/5).

Tak sekali, perintah percepatan penyaluran Bansos juga kerap disampaikan presiden kepada jajarannya dalam kesempatan sebelumnya.

Menurut pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia, Bambang Istianto, instruksi yang terus dilakukan menunjukkan persoalan klasik yang selalu terjadi, yakni standar operasional prosedur (SOP) dan data distribusi yang tidak jelas dan akurat.

"Padahal masyarakat di sejumlah wilayah Indonesia tengah bergulat menyambung hidup akibat wabah pandemik. Persoalan keterlambatan bantuan lagi-lagi menjadi masalah klasik birokrasi di negeri ini," kata Bambang saat dihubungi Kantor Berita Politik RMOL.

Direktur Eksekutif Center of Public Policy Studies (CPPS) ini melanjutkan, salah satu contoh buruknya SOP dan akurasi data yakni adanya protes sejumlah pemerintah daerah kepada pemerintah pusat.  

"Seperti Bupati Boltim, Sulawesi Utara dan pernyataan sikap aparat desa di Kabupaten Sukabumi menolak bantuan gubernur karena tidak tepat waktu, kian melegitimasi bahwa koordinasi distribusi bantuan pada masyarakat terdampak pandemik corona di negeri ini kurang baik," tutur Bambang Istianto.