Berita

Ilustrasi Ayam Unggas/Net

Bisnis

IGS Sukartono: Logis Kalau Kementan Alokasikan Anggaran Pengadaan Ayam Unggas Lokal

SENIN, 04 MEI 2020 | 03:39 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Komisi IV DPR RI mempertanyakan anggaran pengadaan ayam lokal dalam pos pengembangan unggas lokal dan aneka ternak oleh Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian (Kementan) yang dinilai terlampau tinggi.

Dalam persentasi laporan refocusing anggaran APBN 2020, Kementerian mengalokasikan dana sekitar Rp 26,2 miliar untuk pengadaan 35 ribu ekor ayam. Komisi IV DPR beranggapan, jika dibagi maka harga 1 ekor ayam tersebut mencapai Rp 770 ribu.

Pengamat pertanian Universitas Nasional, IGS Sukartono, dapat memaklumi maksud Kementan terkait anggaran pengadaan ayam lokal yang sempat dipertentangkan Komisi IV DPR.


"Sepertinya polemiknya karena masalah penyampaian penjelasan saja ya, pola komunikasinya. Sebetulnya juga tidak masalah kalau telah dibeberkan pengelompokan anggaran pengadaan ayamnya," ucap Sukartono kepada Redaksi, Minggu (3/5).

Menurut Sukartono, dengan komponen pengadaan ayam lokal yang telah dijelaskan Kementan, memang merupakan mekanisme yang logis jika membutuhkan anggaran besar.

Apalagi dalam mekanismenya, Sukartono menuturkan, komponen pengadaan ayamnya hampir ke beberapa provinsi di Indonesia. Termasuk juga hingga bantuan pakan, obat-obatan, operasional dan lainnya.

"Jadi tidak perlu lagi kiranya diperdebatkan. Tinggal dilihat saja bagaimana pembagian komponen anggaran untuk pengadaan ayam lokal. Bisa dihitung dari situ dan dipahami logis atau tidak," ujar Sukartono.

Kementan juga telah memaparkan bahwa jumlah anggaran sebesar itu bukan berarti langsung habis dibagi jumlah seluruh ayam bakal diadakan. Anggaran mencakup beberapa komponen kegiatan lain dan teknis operasional.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Saham-saham AS Bergerak Variatif Pantau Perkembangan Negosiasi

Sabtu, 11 April 2026 | 08:20

Mali Cabut Pengakuan Negara Buatan Polisario, Dukung Otonomi Sahara di Bawah Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 08:10

Dorong Pivot Bisnis, KADIN Sebut MBG Berkah bagi Petani dan Peternak

Sabtu, 11 April 2026 | 08:02

BI Ungkap Konsumen Tetap Pede, Ekonomi Dinilai Baik hingga Akhir Tahun

Sabtu, 11 April 2026 | 07:47

Kenya Dukung Otonomi Sahara di Bawah Kedaulatan Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 07:27

Harapan Damai Picu Penguatan Pasar Eropa di Akhir Pekan

Sabtu, 11 April 2026 | 07:18

Drama Diplomasi Dimulai: Iran-AS Adu Kuat di Islamabad

Sabtu, 11 April 2026 | 07:04

Kepsek SMK jadi Otak Pengoplosan Gas LPG 3 Kg di Brebes

Sabtu, 11 April 2026 | 06:46

Prabowo Tetap Waras soal Demokrasi, Tidak Seperti Jokowi

Sabtu, 11 April 2026 | 06:20

Soemitronomics dan Kedaulatan Ekonomi

Sabtu, 11 April 2026 | 05:59

Selengkapnya