Berita

Analis sosial politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun/RMOL

Politik

PHK Massal Picu Konflik Sosial, Analis: Pemerintah Sudah Gagal

MINGGU, 03 MEI 2020 | 18:43 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Pemerintahan Joko Widodo dinilai telah gagal mengantisipasi terjadinya PHK massal di saat pandemik Covid-19 yang mengakibatkan terjadinya konflik sosial.

Hal itu disampaikan oleh analis sosial politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedillah Badrun yang miris melihat jutaan pekerja di-PHK di saat kebutuhan rumah tangga sedang meningkat saat wabah.

"Pemerintah gagal mengantisipasi terjadinya PHK. Kebijakan antisipatifnya tidak menyentuh pada solusi jitu. Tentu pengangguran akan terus bertambah akibat PHK," ucap Ubedilah Badrun kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (3/5).


Dengan bertambahnya pengangguran, maka angka kemiskinan juga bertambah dan memungkinkan berdampak pada munculnya kejahatan.

"Apalagi 30 ribu narapidana telah dibebaskan dan cenderung 20-30 persen dari mereka kambuh berbuat jahat. Dalam situasi yang kemiskinan bertambah dan kejahatan bermunculan, memungkinkan konflik sosial terjadi, bahkan amuk masa atau kerusuhan bisa saja terjadi jika antisipasinya tidak efektif," jelas Ubedillah.

Menurut pandangan Ubedillah, banyak faktor dominan yang menyebabkan konflik sosial, di antaranya perebutan resource.

"Misalnya perebutan akses sumber kebutuhan pokok yang merupakan kebutuhan dasar masyarakat terganggu, seperti kebutuhan beras, gula, telur, dan lain-lain terjadi kelangkaan. Situasi ini jika tak terkendali sangat mungkin memunculkan penjarahan, amuk masa dan kerusuhan," sambungnya

"Oleh karena itu pemerintah perlu menyiapkan strategi jitu untuk mengantisipasi situasi tersebut," pungkasnya.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Beda Keterangan soal Rp800 Juta: Hercules Sebut untuk Pergi ke LN dan Mediasi, KPK Ungkap Dugaan Uang Pengamanan

Kamis, 12 November 2026 | 10:12

UPDATE

Polda Metro Jelaskan Alasan Cakra Adi Ditangkap

Sabtu, 21 November 2026 | 12:25

Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Dicabut, PT RAPP Singgung Penyerapan Puluhan Ribu Tenaga Kerja

Sabtu, 21 November 2026 | 12:13

Legislator PAN Kirim Bantuan Sembako dan Selimut bagi Korban Banjir Agam

Sabtu, 21 November 2026 | 11:59

UMP Jawa Tengah 2027 Naik 14,10 Persen, Tertinggi dalam 10 Tahun

Sabtu, 21 November 2026 | 11:44

Produksi Mobil Nasional Tembus 1,1 Juta Unit, Penjualan Naik 20 Persen

Sabtu, 21 November 2026 | 11:28

Biaya Distribusi Gas Mahal, Industri RI Terancam Kehilangan Daya Saing

Sabtu, 21 November 2026 | 11:17

Buyback Emas Antam Anjlok Rp50.000, Satu Gram Dibanderol Rp2 Juta

Sabtu, 21 November 2026 | 10:58

DJP Kantongi Rp60,1 Triliun dari Setoran Pajak Digital hingga Oktober 2026

Sabtu, 21 November 2026 | 10:42

Lanjutkan Buyback, ELSA Siapkan Dana Rp84,5 Miliar untuk Jaga Stabilitas Saha

Sabtu, 21 November 2026 | 10:36

Pembentukan Tim Penjaringan Munas Perbakin 2026 Diduga Cacat Aturan

Sabtu, 21 November 2026 | 10:22

Selengkapnya