Berita

Politisi PKS, Nasir Djamil/Net

Politik

Serbuan TKA China, PKS: Mana Mungkin Pemerintah Enggak Terlibat, Emang Swasta Berani?

MINGGU, 03 MEI 2020 | 16:39 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Ada dugaan keterlibatan pemerintah dalam rencana kedatangan ratusan tenaga kerja asing (TKA) ke Indonesia.

“Mana mungkin tidak ada (keterlibatan pemerintah). Emang berani dan bisa mereka (perusahaan swasta) masuk tanpa campur tangan pemerintah? Swasta pun kalau tak ada campur tangan pemerintah apa bisa? Ya enggak bisa," kata politisi PKS, Nasir Djamil kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (3/5).

Mengenai ketidakkompetennya tenaga kerja lokal untuk mengerjakan pekerjaan di sejumlah bidang, anggota Komisi III DPR RI ini justru berpandangan hal itu menjadi tanggung jawab pemerintah, bukan malah menghadirkan TKA.


Nasir meminta pemerintah bertanggung jawab untuk dapat memberikan kualitas dan kompetensi terbaik dalam bekerja kepada masyarakat.

“Pemerintah itu bertanggung jawab dengan warganya. Meskipun lebih besar biayanya tidak masalah, sebab gaji yang mereka (pekerja lokal) terima bisa membiayai keluarganya," jelasnya.

"Kalau mereka tak bekerja dan berpotensi berbuat kriminal, yang susah siapa, yang masuk penjara siapa? Kalau TKA China meskipun agar miring upahnya, mereka bawa pulang ke negaranya,” tutupnya.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Demokrat: Tidak Benar SBY Terlibat Isu Ijazah Palsu Jokowi

Rabu, 31 Desember 2025 | 22:08

Hidayat Humaid Daftar Caketum KONI DKI Setelah Kantongi 85 Persen Dukungan

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:57

Redesain Otonomi Daerah Perlu Dilakukan untuk Indonesia Maju

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:55

Zelensky Berharap Rencana Perdamaian Bisa Rampung Bulan Depan

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:46

Demokrasi di Titik Nadir, Logika "Grosir" Pilkada

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:37

Demokrat: Mari Fokus Bantu Korban Bencana, Setop Pengalihan Isu!

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:35

Setoran Pajak Jeblok, Purbaya Singgung Perlambatan Ekonomi Era Sri Mulyani

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:14

Pencabutan Subsidi Mobil Listrik Dinilai Rugikan Konsumen

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:02

DPRD Pastikan Pemerintahan Kota Bogor Berjalan

Rabu, 31 Desember 2025 | 20:53

Refleksi Tahun 2025, DPR: Kita Harus Jaga Lingkungan!

Rabu, 31 Desember 2025 | 20:50

Selengkapnya