Berita

Lockdown/Net

Dunia

WHO: Sebelum Cabut Kuncian, Negara Harus Evaluasi Dampak Wabah Selama Dua Pekan

RABU, 15 APRIL 2020 | 18:43 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Negara-negara yang ingin melonggarkan lockdown atau penguncian dan pembatasan gerak harus menunggu setidaknya dua pekan untuk mengevaluasi perubahaan wabah di negara tersebut.

Hal tersebut disampaikan dalam Strategy Update dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada Rabu (15/4).

Dalam strategi tersebut, WHO menyatakan dunia tengah berada di titik penting untuk menangani pandemik. Sehingga setiap negara harus menerapkan langkah-langkah kesehatan yang komprehensif untuk mempertahankan kondisi stabil di tingkat rendah atau tanpa transmisi berkelanjutan


Strategi tersebut dibuat seiring rencana beberapa negara untuk mengangkat kuncian dan memulai kehidupan normal. Namun menurut WHO, langkah tersebut harus dilakukan secara bertahap dengan melakukan evaluasi dampak terlebih dulu.

“Untuk mengurangi risiko wabah baru, langkah-langkah harus diambil secara bertahap, langkah bijaksana berdasarkan penilaian risiko epidemiologis dan manfaat sosial ekonomi untuk mengangkat pembatasan pada tempat kerja, lembaga pendidikan, dan kegiatan sosial yang berbeda,” kata WHO.

“Idealnya akan ada minimal 2 minggu (sesuai dengan masa inkubasi Covid-19) antara setiap fase transisi, untuk memberikan waktu yang cukup untuk memahami risiko wabah baru dan merespons dengan tepat," tambah WHO seperti dimuat Reuters.

Pernyataan WHO ini juga berselang sehari setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan menunda pendanaan untuk WHO pada Selasa (14/4).

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Saham-saham AS Bergerak Variatif Pantau Perkembangan Negosiasi

Sabtu, 11 April 2026 | 08:20

Mali Cabut Pengakuan Negara Buatan Polisario, Dukung Otonomi Sahara di Bawah Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 08:10

Dorong Pivot Bisnis, KADIN Sebut MBG Berkah bagi Petani dan Peternak

Sabtu, 11 April 2026 | 08:02

BI Ungkap Konsumen Tetap Pede, Ekonomi Dinilai Baik hingga Akhir Tahun

Sabtu, 11 April 2026 | 07:47

Kenya Dukung Otonomi Sahara di Bawah Kedaulatan Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 07:27

Harapan Damai Picu Penguatan Pasar Eropa di Akhir Pekan

Sabtu, 11 April 2026 | 07:18

Drama Diplomasi Dimulai: Iran-AS Adu Kuat di Islamabad

Sabtu, 11 April 2026 | 07:04

Kepsek SMK jadi Otak Pengoplosan Gas LPG 3 Kg di Brebes

Sabtu, 11 April 2026 | 06:46

Prabowo Tetap Waras soal Demokrasi, Tidak Seperti Jokowi

Sabtu, 11 April 2026 | 06:20

Soemitronomics dan Kedaulatan Ekonomi

Sabtu, 11 April 2026 | 05:59

Selengkapnya