Sebuah pemerintahan bisa dikatakan berhasil jika bisa menangani krisis dengan baik. Dan hal itu terlihat dari pemerintahan Korea Selatan saat ini.
Meski masih terlalu dini untuk menyebut Korea Selatan berhasil menangani wabah virus corona baru, namun apa yang dilakukan negeri ginseng pada saat ini sudah membuktikan kemampuannya untuk mengatasi krisis.
Itu bisa terlihat sejak awal Korea Selatan terinfeksi virus mematikan yang pertama kali ditemukan di Kota Wuhan, China tersebut.
Seperti negara-negara lain pada umumnya, Korea Selatan sempat mengalami "kekacauan" dengan melonjaknya jumlah infeksi. Bahkan pada akhir Februari, Korea Selatan dinobatkan sebagai negara dengan infeksi Covid-19 tertinggi kedua setelah China daratan.
Pada saat itu, pemerintahan Presiden Moon Jae-in tidak hanya di hadapkan dengan wabah yang meluas, namun juga kritikan tajam hingga tuntutan pengunduran diri.
Namun krisis tersebut justru membuat pemerintah semakin gerak cepat, menerapkan langkah-langkah secara efektif untuk segera meratakan kurva.
Sebuah artikel yang dirilis oleh
Brookings pada Senin (13/4), menunjukkan rahasia Korea Selatan mengatasi wabah di tengah berbagai tekanan.
Artikel tersebut ditulis oleh seorang asisten profesor di Departemen Kebijakan Publik dan Hubungan Publik Universitas Massachussetts, Boston, Michael J. Ahn dengan judul "Combating Covid-19: Lessons from South Korea".
Ada tujuh kiat yang dimiliki Korea Selatan untuk mengatasi krisis. Hal yang pertama adalah dengan
melindungi dokter dan petugas medis.
Di tengah krisis kesehatan, dokter dan petugas kesehatan adalah elemen penting. Mereka adalah pertahanan terakhir yang harus dijaga. Buktinya di Italia dan Spanyol, ketika tenaga medis berguguran, kemampuan negara semakin menurun untuk mengatasi wabah.
"Jika kita tidak dapat melindungi dokter dan staf medis, kita berisiko kehilangan kemampuan mengendalikan virus. Jika rumah sakit lumpuh, kita akan jatuh," tulis Ahn.
Dalam hal ini, pemerintah Korea Selatan melengkapi rumah sakit dengan segala peralatan dan pelindung bagi dokter dan petugas medis agar mereka bisa dengan aman menguji dan merawat pasien Covid-19.
Setelah itu, hal selanjutnya yang diperlukan adalah
melindungi dan mencegah penyebaran infeksi pada petugas medis. Di mana Korea Selatan menata ulang sistem kesehatan mereka untuk meminimalkan terjadinya penularan dari pasien.
Misalnya, ketika seseorang menunjukkan gejala terinfeksi, mereka diarahkan untuk menghubungi hotline kesehatan untuk memberikan penilaian awal melalui telepon. Jika menurut petugas terdapat kemungkinan infeksi, mereka diarahkan ke tempat khusus untuk pengujian Covid-19. Dan jika mereka dinyatakan positif Covid-19, baru lah mereka akan mendapatkan perawatan medis.
Untuk poin ini, Korea Selatan mengambil pengalaman dari wabah MERS pada 2015 dengan membuat lokasi pengujian drive-thru yang dapat mengurangi waktu pengujian dan melindungi petugas medis.
Setelah menyangkut perawatan, Korea Selatan menyatakan
semua biaya medis terkait Covid-19 akan ditanggung pemerintah, baik untuk warganya maupun warga asing yang tinggal di sana.
Selain itu, orang yang terinfeksi Covid-19 juga diberikan cuti, sementara untuk pengangguran akan diberikan biaya hidup dasar.
Dengan kepastian ini, orang dengan gejala terinfeksi tidak punya alasan untuk menyembunyikan kondisi kesehatan mereka yang justru membahayakan orang lain.
Hal yang juga dipuji oleh negara lain dalam penanganan wabah virus corona di Korea Selatan juga adalah
melacak kontak pasien Covid-19 menggunakan big data dan teknologi.
Jika sudah menyangkut hal ini, mungkin sulit bagi negara lain untuk mengimbangi, khususnya negara berkembang.
Korea Selatan dengan segala kemajuan teknologinya dan populasinya yang proporsional mempermudah pemerintah untuk melakukan contact tracing.
Seperti yang ditulis Ahn, hampir semua warga Korea Selatan memiliki telepon pintar dan menggunakan kartu kredit. Jadi, ketika seseorang dites positif, pemerintah bisa melacak di mana atau dengan siapa saja mereka melakukan kontak.
Jika memang diperlukan, pemerintah juga menggunakan rekaman CCTV untuk mengidentidikasi kontak potensial.
"Mereka yang kontak dekat dengan yang terinfeksi diminta untuk dites, sementara kontak tidak langsung diperintahkan untuk melakukan karantina sendiri 14 belas hari. Ini adalah proses yang sulit, tetapi pemerintah Korea Selatan telah mempertahankan kemampuan untuk melacak dan menghubungi orang-orang yang berpotensi terinfeksi," sambung Ahn.
Dengan cara yang sama pula, pemerintah Korea Selatan melacak orang wajib karantina untuk memastikan mereka tinggal di rumah. Bahkan, baru-baru ini, pemerintah mulai memperkenalkan gelang elektronik yang harus dipakai oleh orang wajib karantina agar pemerintah bisa mengawasi pergerakan mereka.
Guna meminimalisir penyebaran, Korea Selatan juga melakukan
kampanye wajib memakai masker oleh semua orang ketika berada di luar rumah.
Dalam hal ini, pemerintah harus membangun kesadaran publik mengenai pentingnya perlindungan diri menggunakan masker. Di mana pemerintah juga secara aktif memberikan masker bagi warganya.
Kampanye ini pun tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya pasokan masker yang cukup. Sehingga, pemerintah mendorong perusahaan untuk meningkatkan produksi, memastikan pasokan masker di pasaran selalu ada dan masyarakat pun tidak melakukan panic buying.
Kepercayaan publik yang dibangun tersebut juga merupakan hasil dari
transparansi pemerintah mengenai informasi yang berkaitan dengan Covid-19.
Saat ini, Korea Selatan sudah menerbitkan informasi mengenai pergerakan pasien Covid-19, termasuk lokasi yang pernah mereka kunjungi hingga moda transportasi yang mereka gunakan agar masyarakat bisa melindungi diri di tempat-tempat yang dianggap rentan tersebut.
Ahn mengatakan, upaya untuk memblokir, menyembunyikan atau mengubah informasi dan data justru akan memicu ketidakpercayaan pada pemerintah.
"Ini, pada gilirannya, akan memfasilitasi kenaikan informasi yang salah dan berita palsu," lanjutnya.
Semua yang dilakukan oleh pemerintah Korea Selatan untuk menangani wabah dengan baik tidak akan berjalan tanpa adanya
sikap kepemimpinan yang dapat meningkatkan moral warga dan petugas medis.
Sebagai contoh, ketika Daegu menjadi episentrum Covid-19 di Korea Selatan, perdana menteri langung mengerahkan respons cepat di sana. Pada saat itulah, kepemimpinan diperlukan untuk memfasilitasi dukungan dan respons yang kuat.
Kepemimpinan dalam hal ini juga meningkatkan komunikasi antara semua tingkatan pemerintahan. Upaya pemerintah untuk menciptakan rasa percaya dengan bersikap transparan dan menanggung beban rakyat adalah sebuah kepemimpinan yang berhasil untuk mengatasi wabah di Korea Selatan.
Memang tidak ada cara yang efektif untuk diberlakukan pada semua negara, mengingat perbedaan karakteristik dan tingkat kerentanan. Namun, selalu ada pembelajaran dari negara lain yang bisa dipetik dan digodok kembali untuk mengatasi wabah di tanah air.
