Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan/RMOL
Pembatasan layanan transportasi publik guna mencegah risiko penularan virus covid-19 semakin meluas yang digagas Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjadi sorotan Presiden Joko Widodo dalam jumpa pers di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin (16/3).
Jokowi mengatakan bahwa pemerintah daerah harus tetap menyediakan transportasi publik sekalipun ada imbauan pembatasan aktivitas bekerja, belajar, hingga beribadah.
Sebagai pemimpin yang selalu mendengarkan masukan, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pun akhirnya menerima saran Jokowi tersebut dan akan mengembalikan pelayanan transportasi dengan frekuensi tinggi.
Kendati demikian Anies tetap menegaskan bahwa untuk masyarakat harus dengan disiplin menerapkan social distancing.
"Artinya akan ada pembatasan jumlah penumpang per bis dan per gerbong di setiap kendaraan umum yang beroperasi di bawah pemprov DKI Jakarta. Juga akan ada pembatasan jumlah antrean di dalam halte dan jumlah antrean di dalam stasiun," ungkap Anies saat konferensi pers di depan pendopo gedung Balaikota DKI Jakarta, Senin (16/3).
Menurutnya pembatasan jumlah antrean ini sangat penting untuk memastikan bahwa jarak fisik antara satu penumpang dengan penumpang lain tetap terjaga.
"Kita perlu menggarisbawahi bahwa
social distancing yang kita dorong tidak bisa diartikan sebagai menjaga jarak solidaritas," jelas Anies.
"Solidaritas harus tetap dekat dan erat walaupun secara fisik harus berjauhan demi melindungi seluruh penduduk di Jakarta," tandasnya.
