Berita

Ilustrasi

Publika

Menakar Ketahanan Sosial, Ekonomi Bangsa Terhadap Kondisi Lockdown Covid-19

SENIN, 16 MARET 2020 | 15:00 WIB

SEJAK ramainya kasus Covid-19, Pemerintah kita sepertinya berusaha menutupi informasi,. Hal ini terlihat dari simpang siur dan tumpang tindihnya informasi yg disampaikan oleh pejabat publik kepada media. Hal inilah yang membuat masyarakat makin khawatir, karena penasaran dengan kejadian sesungguhnya.

Bukan sembarangan, usaha Pemerintah untuk menutupi jejak kasus Covid itu adalah upaya untuk menjaga stabilitas ekonomi. Dubes China sempat protes karena Pemerintah Indonesia sempat mengeluarkan pernyataan bahwa Covid19 bersumber dari China.

Hal ini mengingat bisa berdampak terhadap ekonomi China. Penjualan produk China dan proyek proyek strategis China yang sedang masif di Indonesia bisa menjadi sumber penolakan masyarakat Indonesia.


Selain masalah ekonomi, masalah rasisme juga dikhawatirkan meningkat. Kebencian dan kecurigaan terhadap etnis China bisa meningkat drastis. Karena isu bisa berkembang lebih cepat dari api yang melalap kertas. Hantu kerusuhan etnis membayangi sikap Pemerintah dalam menghadapi wabah Covid19. Dampak kerusuhan etnis ini tentunya berdampak pada ekonomi dan stabilitas politik dalam negeri juga peta politik luar negeri serta posisi Indonesia yang sedang mesra dengan China bisa ambyar.

Jejak Badan Intelijen dalam usahaPemerintah menangani wabah Covid19 ini terlihat jelas ketika Budi Gunawan mendampingi Jokowi dalam sebuah acara konferensi pers soal Covid. Jejak itu juga terlihat pada beberapa ralat berita oleh pihak berwajib yang mengumumkan kasus Covid19. Pengumuman pertama diralat dengan sebuah statement seragam, sebuah cara intelijen dalam membungkam informasi.

Dalam sebuah negara demokrasi, keterbukaan informasi, diseminasi informasi adalah hal yang tak bisa dibendung. Crowdsource informasi tersedia dalam berbagai bentuk, baik media sosial maupun media percakapan online begitu cepat menyebar. Ditambah makin banyaknya fakta fakta lapangan yang terjadi, intelijen Pemerintah akhirnya gagal menutupi kasus Covid19 di Indonesia.

Intelijen juga gagal membuat propaganda melalui tangan tangan pemandu sorak mereka yang berkeliaran di media sosial dan figur sosial. Kegagalan itu makin menjadi kepanikan besar ketika salah seorang Menteri Jokowi positive terjangkit wabah Covid19. Masyarakat makin panik karena tiba tiba saja terkejut dengan fakta bahwa lingkaran utama Presiden yang keamanannya dijaga ketat bisa terkena wabah.

Kepanikan bursa saham selama 2 hari berturut turut, dampaknya tidak bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Namun demikian bagi sebagian orang kelas elit, dampaknya terasa, ketakutan mereka menjadi efek domino terhadap kelas menengah kebawah, jika para pekerja mengetahui bosnya kabur, mereka bisa panik massal. Ekspatriat yang berada di Indonesia mulai eksodus.

Kepanikan ekonomi juga ditandai dengan langkanya bahan bahan tertentu, dan naiknya harga sembako. Kepanikan masyarakat ini seharusnya diimbangi dengan keterbukaan informasi agar masyarakat percaya kepada pemerintah, setelah pemerintah gagal berbohong soal penyebaran Covid19. Juga sepatutnya intelijen mempensiunkan pemandu sorak mereka yang saat ini makin tak kompak dan terlihat konyol.

Jika langkah langkah startegis itu tak segera diambil, ditakutkan akan terjadi kepanikan sosial. Saling curiga antar penduduk wilayah, saling curiga antar komplek perumahan, kebencian pada etnis China yang dituduh sebagai pembawa bencana akan semakin meningkat. Kepanikan sosial ini akan memicu chaos.

Ditambah lagi dengan kondisi ekonomi yang memburuk, makin tingginya kredit macet perbankan dari hari ke hari, makin susah mencari uang karena banyak yg libur, makin mahalnya sembako. Semua itu adalah bom waktu yang jika tak ditangani dengan baik akan meledak dalam waktu dekat.

Semoga kita semua mampu bersabar mengadapi wabah Covid19 ini.

Liem Han Chow
Analis Intelejen Don Adam Sharing Academy

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

UPDATE

Marak OTT Kepala Daerah, PKB Minta Evaluasi Desain Pilkada

Jumat, 03 Juli 2026 | 16:25

Program Digitalisasi Pembelajaran Jangkau 288.865 Sekolah

Jumat, 03 Juli 2026 | 16:20

8 Dekade BNI Tumbuh Bersama Indonesia dalam Semangat Swadharma Bhakti Nagara

Jumat, 03 Juli 2026 | 16:00

10 Biksu Thailand Tewas Tertabrak Pikap yang Dikemudikan Bocah 11 Tahun

Jumat, 03 Juli 2026 | 15:47

Kemandirian Energi, Masa Depan Pembangunan Ekonomi Indonesia

Jumat, 03 Juli 2026 | 15:42

UMiMAX Pertamina Bantu Masyarakat Rentan Kembangkan Usaha

Jumat, 03 Juli 2026 | 15:30

Lewat X-ray, Bea Cukai Bongkar Penyelundupan 3,37 Ton Narkotika

Jumat, 03 Juli 2026 | 15:24

13 Negara Pastikan Tempat di Babak 16 Besar Piala Dunia 2026

Jumat, 03 Juli 2026 | 15:23

Aktivis Tibet Tewas Bakar Diri di Dekat Markas PBB New York

Jumat, 03 Juli 2026 | 15:23

Bupati Langkat Syah Afandin Digiring ke Gedung Merah Putih KPK

Jumat, 03 Juli 2026 | 15:11

Selengkapnya