Berita

Ilustrasi

Publika

Menakar Ketahanan Sosial, Ekonomi Bangsa Terhadap Kondisi Lockdown Covid-19

SENIN, 16 MARET 2020 | 15:00 WIB

SEJAK ramainya kasus Covid-19, Pemerintah kita sepertinya berusaha menutupi informasi,. Hal ini terlihat dari simpang siur dan tumpang tindihnya informasi yg disampaikan oleh pejabat publik kepada media. Hal inilah yang membuat masyarakat makin khawatir, karena penasaran dengan kejadian sesungguhnya.

Bukan sembarangan, usaha Pemerintah untuk menutupi jejak kasus Covid itu adalah upaya untuk menjaga stabilitas ekonomi. Dubes China sempat protes karena Pemerintah Indonesia sempat mengeluarkan pernyataan bahwa Covid19 bersumber dari China.

Hal ini mengingat bisa berdampak terhadap ekonomi China. Penjualan produk China dan proyek proyek strategis China yang sedang masif di Indonesia bisa menjadi sumber penolakan masyarakat Indonesia.


Selain masalah ekonomi, masalah rasisme juga dikhawatirkan meningkat. Kebencian dan kecurigaan terhadap etnis China bisa meningkat drastis. Karena isu bisa berkembang lebih cepat dari api yang melalap kertas. Hantu kerusuhan etnis membayangi sikap Pemerintah dalam menghadapi wabah Covid19. Dampak kerusuhan etnis ini tentunya berdampak pada ekonomi dan stabilitas politik dalam negeri juga peta politik luar negeri serta posisi Indonesia yang sedang mesra dengan China bisa ambyar.

Jejak Badan Intelijen dalam usahaPemerintah menangani wabah Covid19 ini terlihat jelas ketika Budi Gunawan mendampingi Jokowi dalam sebuah acara konferensi pers soal Covid. Jejak itu juga terlihat pada beberapa ralat berita oleh pihak berwajib yang mengumumkan kasus Covid19. Pengumuman pertama diralat dengan sebuah statement seragam, sebuah cara intelijen dalam membungkam informasi.

Dalam sebuah negara demokrasi, keterbukaan informasi, diseminasi informasi adalah hal yang tak bisa dibendung. Crowdsource informasi tersedia dalam berbagai bentuk, baik media sosial maupun media percakapan online begitu cepat menyebar. Ditambah makin banyaknya fakta fakta lapangan yang terjadi, intelijen Pemerintah akhirnya gagal menutupi kasus Covid19 di Indonesia.

Intelijen juga gagal membuat propaganda melalui tangan tangan pemandu sorak mereka yang berkeliaran di media sosial dan figur sosial. Kegagalan itu makin menjadi kepanikan besar ketika salah seorang Menteri Jokowi positive terjangkit wabah Covid19. Masyarakat makin panik karena tiba tiba saja terkejut dengan fakta bahwa lingkaran utama Presiden yang keamanannya dijaga ketat bisa terkena wabah.

Kepanikan bursa saham selama 2 hari berturut turut, dampaknya tidak bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Namun demikian bagi sebagian orang kelas elit, dampaknya terasa, ketakutan mereka menjadi efek domino terhadap kelas menengah kebawah, jika para pekerja mengetahui bosnya kabur, mereka bisa panik massal. Ekspatriat yang berada di Indonesia mulai eksodus.

Kepanikan ekonomi juga ditandai dengan langkanya bahan bahan tertentu, dan naiknya harga sembako. Kepanikan masyarakat ini seharusnya diimbangi dengan keterbukaan informasi agar masyarakat percaya kepada pemerintah, setelah pemerintah gagal berbohong soal penyebaran Covid19. Juga sepatutnya intelijen mempensiunkan pemandu sorak mereka yang saat ini makin tak kompak dan terlihat konyol.

Jika langkah langkah startegis itu tak segera diambil, ditakutkan akan terjadi kepanikan sosial. Saling curiga antar penduduk wilayah, saling curiga antar komplek perumahan, kebencian pada etnis China yang dituduh sebagai pembawa bencana akan semakin meningkat. Kepanikan sosial ini akan memicu chaos.

Ditambah lagi dengan kondisi ekonomi yang memburuk, makin tingginya kredit macet perbankan dari hari ke hari, makin susah mencari uang karena banyak yg libur, makin mahalnya sembako. Semua itu adalah bom waktu yang jika tak ditangani dengan baik akan meledak dalam waktu dekat.

Semoga kita semua mampu bersabar mengadapi wabah Covid19 ini.

Liem Han Chow
Analis Intelejen Don Adam Sharing Academy

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Atap Terminal 3 Ambruk, Penerbangan di Bandara Soekarno-Hatta Dialihkan

Senin, 06 April 2026 | 16:10

UPDATE

KPK Amankan "Surat Tekanan" dari Rumah Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

Kamis, 16 April 2026 | 18:15

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Kasus Penyiraman Andrie Yunus Masuk Sidang Terbuka Akhir April

Kamis, 16 April 2026 | 18:09

Emil Dardak Prihatin Tiga Kepala Daerah Jatim Kena OTT KPK

Kamis, 16 April 2026 | 18:00

Pimpinan Ombudsman: Kasus Hery Susanto Terjadi Sebelum Menjabat

Kamis, 16 April 2026 | 18:00

Erick Thohir Bawa Kemenpora Tembus Top 5 Kementerian Kinerja Terbaik

Kamis, 16 April 2026 | 17:40

Puspen TNI Pastikan Sidang Kasus Andrie Yunus Terbuka

Kamis, 16 April 2026 | 17:37

BNPB Catat 23 Bencana dalam Dua Hari

Kamis, 16 April 2026 | 17:28

Fokus pada Inovasi dan Kesejahteraan, Bupati Mimika Raih KWP Award 2026

Kamis, 16 April 2026 | 17:22

Sudewo Ngaku Kangen Warga Pati

Kamis, 16 April 2026 | 17:17

Selengkapnya