Berita

Gubernur Jabar berkoordinasi dengan Kepolisian soal isu penimbunan masker/RMOLJabar

Nusantara

Gandeng Polda Jabar Dan Kodam III/Siliwangi, Gubernur Jabar Terus Buru Penimbun Masker

KAMIS, 05 MARET 2020 | 14:42 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil menyatakan, pihaknya bekerja sama dengan Polda Jabar dan Kodam III/Siliwangi untuk menindak tegas para penimbun masker sesuai arahan dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo.

“Karena laporan dari daerah, banyak kehabisan masker. Sehingga dikhawatirkan justru saat orang sakit atau petugas kesehatan membutuhkan, tidak ada stoknya. Sudah saya sampaikan dan kita edukasi bahwa masker hanya untuk orang yang sakit,” ucap Emil, sapaan akrabnya, di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Kamis (5/3).

“Nah, tadi Pak Wakapolda sudah siap melaksanakan. Polisi akan melaksanakan tindakan untuk memastikan isu penimbunan-penimbunan itu tidak terjadi di Jawa Barat,” tambahnya.


Emil menegaskan, saat ini seluruh pihak terkait di Jawa Barat tengah menguatkan arahan dari pemerintah pusat agar sumber informasi terkait Covid-19 datang dari lembaga yang kredibel.

Menurutnya, crisis center Covid-19 Dinas Kesehatan Jabar yang kini dinamai Pusat Informasi dan Koordinasi Covid-19 Jawa Barat (Pikobar) sudah melayani 63 sambungan telepon sejak dibuka pada Selasa (3/3) sampai Rabu (4/3).

Sementara Emergency Kesehatan 119 melayani 225 sambungan telepon. “Pak Sekda diminta untuk melakukan update harian sebagai ketua harian dari Pikobar itu,” imbuhnya, dikutip Kantor Berita RMOLJabar.

Emil menyebut Jawa Barat pun sudah menetapkan status Siaga 1 Covid-19 didasarkan pada banyaknya laporan masuk dari kabupaten/kota terkait virus Corona yang berasal dari Wuhan, China tersebut.

“Lokusnya banyak di Jakarta tapi warganya ada di Jawa Barat. Setiap hari ada laporan yang harus kami konfirmasi, Cirebon melaporkan, Cianjur kemarin melaporkan, Sukabumi juga melaporkan, Kota Bandung melaporkan. Ini kan harus dikelola oleh sebuah sistem,” tuturnya.

“Jadi, artinya kenapa posisi siaga, itu karena jumlah laporan-laporan dari daerah makin banyak,” tandasnya.

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Atap Terminal 3 Ambruk, Penerbangan di Bandara Soekarno-Hatta Dialihkan

Senin, 06 April 2026 | 16:10

UPDATE

KPK Amankan "Surat Tekanan" dari Rumah Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

Kamis, 16 April 2026 | 18:15

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Kasus Penyiraman Andrie Yunus Masuk Sidang Terbuka Akhir April

Kamis, 16 April 2026 | 18:09

Emil Dardak Prihatin Tiga Kepala Daerah Jatim Kena OTT KPK

Kamis, 16 April 2026 | 18:00

Pimpinan Ombudsman: Kasus Hery Susanto Terjadi Sebelum Menjabat

Kamis, 16 April 2026 | 18:00

Erick Thohir Bawa Kemenpora Tembus Top 5 Kementerian Kinerja Terbaik

Kamis, 16 April 2026 | 17:40

Puspen TNI Pastikan Sidang Kasus Andrie Yunus Terbuka

Kamis, 16 April 2026 | 17:37

BNPB Catat 23 Bencana dalam Dua Hari

Kamis, 16 April 2026 | 17:28

Fokus pada Inovasi dan Kesejahteraan, Bupati Mimika Raih KWP Award 2026

Kamis, 16 April 2026 | 17:22

Sudewo Ngaku Kangen Warga Pati

Kamis, 16 April 2026 | 17:17

Selengkapnya