Berita

Joko Widodo/Net

Publika

Dari Omnibus Sampai Kediri: 'Boneka Di Era Mirip Tragedi Mataram'

RABU, 19 FEBRUARI 2020 | 18:58 WIB | OLEH: ARIEF GUNAWAN*

HIRARKI kekuasaan Jawa penuh simbol, sehingga misalnya gelar penguasanya Paku Buwono, Paku Alam, Mangku Bumi, dan seterusnya.

Bila Paku dicabut maka Buwana chaos. Apabila penguasa tak “mangku bumi” maka terjadilah ketidakseimbangan.

Mitologi Jawa meyakini Ratu Adil.


Soekarno yang dikatakan Ratu Jawa Berpeci atau Diponegoro yang bergelar “...Herucokro Amirulmukminin...” diyakini sebagai Ratu Adil.

Waktu menjelang proklamasi Soekarno tiga kali ke Kediri. Minta wahyu Jayabaya. Walaupun bagi Soekarno Ratu Adil bikinan rakyat sendiri akibat kesengsaraan.

Jayabaya pembaca tanda zaman. Meramal kedatangan bangsa-bangsa asing yang sekarang masih bercokol sebagai imperialisme dan kolonialisme baru.

Banyak undang-undang kini dibikin sesuai kepentingan asing/aseng. Undang-undang Migas dan seterusnya. Kini Omnibus Law jadi momok mengerikan karena semakin menguntungkan perusahaan/tenaga kerja asing/aseng. Sedang buruh yang merana kian dihinakan harkatnya.

Undang-undang Pers-nya diserobot sehingga dominasi modal asing/aseng bakal berkuasa. Undang-undang dipaketkan jadi satu dalam aneka selera penguasa, padahal dasar berpikirnya berbeda-beda.

Di zaman Paku Buwono II elite penguasanya juga berkomplot dengan asing/aseng, sehingga ekonomi dikuasai oleh VOC. Raja tiada daya karena terdesak oleh perang tahta dengan saudara sendiri yang didalangi maskapai perdagangan Belanda itu.

Dalam Perjanjian 1743 raja yang telah goyah kekuasaannya dan kehilangan kepercayaan rakyat ditekan oleh VOC untuk bikin “undang-undang” yang sangat fatal, sehingga memukul dan mematikan perdagangan laut masyarakat Jawa dengan ditandatanganinya Perjanjian Ponorogo antara raja yang lagi ngungsi di Ponorogo dengan VOC.

Dalam perjanjian tragis itu raja bak boneka belaka, karena menyetujui perjanjian yang menyatakan:

Pertama: Pengangkatan bupati terutama di pesisir harus dengan restu VOC.

Kedua: Rakyat Mataram tidak boleh bikin perahu.

Ketiga: Dalam mengangkat Patih Dalem (menteri & panglima) calon yang akan diangkat oleh raja harus lebih dulu mendapat persetujuan VOC.

Keempat: Perdagangan (perekonomian) termasuk infrastruktur seperti pelabuhan mutlak dikuasai oleh VOC.

Saking mengenaskan kondisi ini banyak kalangan menyebutnya Tragedi Mataram. Adakah paralelisme historis dari kejadian ini dengan situasi di era sekarang ?

Orang Perancis berkata:

L’Histoire se Repete

Sejarah Mengulang Dirinya Sendiri.

Populer

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

Janggal, Purbaya Dipecat Setelah Mencopot Ratusan Pejabat Kemenkeu

Senin, 14 September 2026 | 21:57

Menkeu Baru Angkat Bicara Soal Perombakan Pejabat Bea Cukai dan Dirjen Pajak

Senin, 14 September 2026 | 17:28

UPDATE

Dina Sulaeman: Sikap Prabowo Beri Pesan Diplomatik Kuat untuk Palestina

Minggu, 20 September 2026 | 09:51

Ekonom Ungkap Skema Pendidikan Gratis PTN Tanpa Menguras APBN

Minggu, 20 September 2026 | 09:43

Prabowo Berencana Produksi Bensin dari Batu Bara

Minggu, 20 September 2026 | 08:56

Humanika: Jangan Jatuhkan Prabowo Sebelum Lima Tahun

Minggu, 20 September 2026 | 08:49

Sesuai Ambisi Prabowo, Kampus Negeri Jangan Cari Duit dari Mahasiswa Lagi

Minggu, 20 September 2026 | 08:22

Dubes Palestina Ungkap Momen Emosional Saat Peluk Prabowo di Gontor

Minggu, 20 September 2026 | 08:06

Ekonom: Prabowo Tinggal Lanjutkan Pendidikan Gratis dari SBY

Minggu, 20 September 2026 | 08:06

Keretakan Peradaban

Minggu, 20 September 2026 | 07:38

Wadanyon OPM Kodap 35 Bintang Timur Yahukimo Diringkus TNI

Minggu, 20 September 2026 | 06:46

DPD Tawarkan Solusi Netral Fiskal Demi Ekonomi Berlari Kencang

Minggu, 20 September 2026 | 06:19

Selengkapnya