Berita

Arief Poyuonp/Net

Politik

Komentari 'Aksi' Andre Rosiade, Arief Poyuono: PSK Ada Karena Ekonomi Sulit Akibat Korupsi Anggota DPR

KAMIS, 06 FEBRUARI 2020 | 07:51 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Pada dasarnya, tidak ada wanita yang mau bekerja sebagai pekerja seks komersial (PSK). Pekerjaan hina itu terpaksa diambil karena keadaan ekonomi yang sedang sulit dan melilit.

Begitu pesan dari Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Arief Poyuono menanggapi penggerebekan praktik prostitusi online di Padang, Sumatera Barat, yang dilakukan atas dasar laporan anggota DPR Andre Rosiade.

Menurut ketua umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu itu, akar masalah dari ekonomi yang sulit yang membuat orang harus bekerja jadi PSK juga tidak terlepas dari perilaku pejabat negara, khususnya anggota DPR.


“Wanita rela jadi PSK karena keadaan ekonomi dan ekonomi sulit akibat korupsi anggota DPR,” terangnya kepada wartawan, Kamis (6/2).

Arief Poyuono mengatakan wanita memang lazim jadi korban dari masalah pengelolaan negara dan kerakusan para penguasa.

Hal ini sama seperti saat kisah istri para Pandawa, Drupadi yang jadi korban akibat Yudhistira dan adik-adiknya kalah main judi dengan Kurawa.

Drupadi sebagai bahan taruhan harus menerima akibat pahit dari hal yang tidak pernah dilakukannya, yaitu ditelanjangi di singgasana Kerajaan Astina. Beruntung, sambung Arief Poyuono, ada Sri Krisna yang membuat tabir hingga tubuh putri dari Drupada itu tidak terlihat.

“Jadi ini seperti kisah Mahabarata, ketika Drupadi ditelanjangi akibat kerakusan kekuasaan dalam sebuah negara. Untung Sri Krisna menolong,” tutupnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Saham-saham AS Bergerak Variatif Pantau Perkembangan Negosiasi

Sabtu, 11 April 2026 | 08:20

Mali Cabut Pengakuan Negara Buatan Polisario, Dukung Otonomi Sahara di Bawah Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 08:10

Dorong Pivot Bisnis, KADIN Sebut MBG Berkah bagi Petani dan Peternak

Sabtu, 11 April 2026 | 08:02

BI Ungkap Konsumen Tetap Pede, Ekonomi Dinilai Baik hingga Akhir Tahun

Sabtu, 11 April 2026 | 07:47

Kenya Dukung Otonomi Sahara di Bawah Kedaulatan Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 07:27

Harapan Damai Picu Penguatan Pasar Eropa di Akhir Pekan

Sabtu, 11 April 2026 | 07:18

Drama Diplomasi Dimulai: Iran-AS Adu Kuat di Islamabad

Sabtu, 11 April 2026 | 07:04

Kepsek SMK jadi Otak Pengoplosan Gas LPG 3 Kg di Brebes

Sabtu, 11 April 2026 | 06:46

Prabowo Tetap Waras soal Demokrasi, Tidak Seperti Jokowi

Sabtu, 11 April 2026 | 06:20

Soemitronomics dan Kedaulatan Ekonomi

Sabtu, 11 April 2026 | 05:59

Selengkapnya