Berita

Adhie Massardi/Net

Politik

Ombudsman Panggil Sri Mulyani, Adhie Massardi: Tinggal Ini Yang Belum Terkontaminasi Virus

RABU, 05 FEBRUARI 2020 | 08:14 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Ombudsman RI segera memanggil Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait dengan pernyataan yang disampaikan dalam acara World Bank di Jakarta, Kamis (30/1) lalu.

Kala itu, Sri Mulyani mengaku cemas dan “sakit perut” setiap mendengar obral janji Presiden Joko Widodo yang terkait kebijakan fiskal dan ekonomi, seperti program kartu pra kerja.

Mantan direktur pelaksana Bank Dunia itu dilapor ke lembaga negara yang berwenang melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik di seluruh Indonesia itu oleh Direktur Eksekutif Sabang Merauke Circle (SMC), Syahganda Nainggolan pada Selasa (4/2).


Syahganda tidak sendiri, ada juga sejumlah anggota grup WhatsApp Peduli Negara yang mengadu. Mereka adalah Hatta Taliwang (pimpinan WAG Peduli Negara), Adhie M. Massardi (eks Jubir Gus Dur), Abdurrahman Syebubakar (Direktur IDe, Indonesia Democracy Watch), Zulkifli Ekomei (advokat UU D45), dan Ramli Kamidin (aktivis alumni UI).

Adhie Massardi lantas mengurai alasan pihaknya melaporkan Sri Mulyani ke Ombudsman. Menurutnya, hal itu lantaran Ombudsman adalah lembaga yang dirasa masih nirkepentingan. Selain itu, lembaga yang dipimpin Amzulian Rifai tersebut juga berfungsi untuk mengontrol perilaku pejabat publik.

“Tinggal ini institusi yang "belum" terkontaminasi virus kebohongan. Didesain Gus Dur untuk kontrol kelakuan para pejabat publik,” terangnya kepada wartawan, Rabu (5/2).

Ketua Perkumpulan Swing Voters (PSV) Indonesia itu mengatakan ada dua pejabat wanita lain yang turut dilaporkan, yaitu Menaker Ida Fauziyah dan Walikota Surabaya Tri Rismaharini.

Ida Fauziyah dilaporkan terkait rencana perpanjangan 40 ribu visa kerja orang RRC. Sementara Risma dipersoalkan karena terlalu baper dan terkesan anti kritik.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Langgar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Langgar HAM, Segera Tangkap Taufik Hidayat dan Dihukum Setimpal!

Senin, 22 Juni 2026 | 15:05

Berpeluang Kalah, Wajar Pengacara Profesional Menolak Bela Jokowi

Kamis, 25 Juni 2026 | 07:47

UPDATE

BRI Catat 6.022 Debitur KUR di Pangkalpinang, Didominasi Petani Sawit

Senin, 29 Juni 2026 | 22:23

Mengenal Emission Trade System

Senin, 29 Juni 2026 | 22:06

KPK Perpanjang Penahanan ASN BPK Sumsel Titin Rita Lestari

Senin, 29 Juni 2026 | 21:52

DPR Minta Polisi Segera Penjarakan Penganiaya Caddy di Tangerang

Senin, 29 Juni 2026 | 21:36

Kolaborasi Lintas Sektor Kunci Perkuat Resiliensi Media demi Pembangunan Papua

Senin, 29 Juni 2026 | 21:34

Ahmad Muzani Bicara Potensi Wisata Religi Saat Temui Ketua MPR Uzbekistan

Senin, 29 Juni 2026 | 21:32

Bupati Muara Enim Edison Masih Nginep di Rutan KPK dalam 40 Hari

Senin, 29 Juni 2026 | 21:14

DMO dan RKAB Harus jadi Prioritas Amankan Pasokan Batu Bara

Senin, 29 Juni 2026 | 20:44

Hampir Rampung, Sekolah Rakyat Kementerian PU di Bekasi Usung Gentengisasi

Senin, 29 Juni 2026 | 20:36

Brasil vs Jepang: Duel Raksasa di Babak 32 Besar Piala Dunia 2026

Senin, 29 Juni 2026 | 20:28

Selengkapnya