Berita

Jiwasraya/Net

Politik

Gerindra: Panja Tidak Ada Manfaat, Baiknya DPR Ajukan Angket Jiwasraya

MINGGU, 19 JANUARI 2020 | 08:43 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Komisi VI DPR RI telah resmi membentuk panitia kerja (Panja) untuk mendalami gagal bayar polis nasabah PT. Asuransi Jiwasraya sebesar Rp 12,4 triliun.

Namun demikian, pembentukan Panja Jiwasraya ini jauh dari ekspektasi publik yang menginginkan masalah di perusahaan pelat merah itu dibahas dalam panitia khusus (pansus).

Komisi VI DPR sendiri sudah mengurai alasan mengapa dibentuk panja. Salah satunya, karena proses hukum sedang dilakukan pemerintah melalui Kejaksaan Agung.


Meski begitu, Ketua DPP Partai Gerindra Iwan Sumule menilai pembentukan itu kurang bermanfaat dalam menelusuri kerugian negara yang mencapai Rp 13,7 triliun.

“Pansus tak relevan lagi dibentuk, karena proses hukum sedang dilakukan. Tapi bukan juga harus bentuk panja. Tak ada manfaat,” terangnya dalam akun Twitter pribadi sesaat lalu, Minggu (19/1).

Iwan mengusulkan kepada DPR untuk mengajukan hak angket atas kasus ini. Dengan begitu hasilnya akan lebih terasa bagi publik.

Hal ini mengingat hasil dari panja tidak bersifat memikat. Selain itu, panja juga hanya berhak memanggil pihak-pihak yang bermitra dengan Komisi VI DPR.   

“Dan angket pernah dibentuk DPR karena adanya skandal korupsi, #BulogGate. Iya nggak sih?” tuturnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Saham-saham AS Bergerak Variatif Pantau Perkembangan Negosiasi

Sabtu, 11 April 2026 | 08:20

Mali Cabut Pengakuan Negara Buatan Polisario, Dukung Otonomi Sahara di Bawah Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 08:10

Dorong Pivot Bisnis, KADIN Sebut MBG Berkah bagi Petani dan Peternak

Sabtu, 11 April 2026 | 08:02

BI Ungkap Konsumen Tetap Pede, Ekonomi Dinilai Baik hingga Akhir Tahun

Sabtu, 11 April 2026 | 07:47

Kenya Dukung Otonomi Sahara di Bawah Kedaulatan Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 07:27

Harapan Damai Picu Penguatan Pasar Eropa di Akhir Pekan

Sabtu, 11 April 2026 | 07:18

Drama Diplomasi Dimulai: Iran-AS Adu Kuat di Islamabad

Sabtu, 11 April 2026 | 07:04

Kepsek SMK jadi Otak Pengoplosan Gas LPG 3 Kg di Brebes

Sabtu, 11 April 2026 | 06:46

Prabowo Tetap Waras soal Demokrasi, Tidak Seperti Jokowi

Sabtu, 11 April 2026 | 06:20

Soemitronomics dan Kedaulatan Ekonomi

Sabtu, 11 April 2026 | 05:59

Selengkapnya