Berita

Mardani Ali Sera/Net

Politik

PKS: Kalaupun Tidak Bisa Bantu Wong Cilik, Please Jangan Cabut Subsidi Gas

KAMIS, 16 JANUARI 2020 | 08:19 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Penderitaan rakyat akan kembali bertambah di tahun 2020. Hal ini seiring rencana Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencabut subsidi gas LPG 3 kg.

Rencana itu sempat diungkap oleh Sekjen Kementerian ESDM Ego Syahrian. Dia mengurai bahwa pencabutan subsidi bermaksud untuk mengendalikan gas yang menjadi salah satu kontribusi subsidi terbesar di Indonesia.

PKS, sebagai partai yang berada di luar pemerintahan langsung bereaksi. Mereka meminta agar rencana yang akan dieksekusi pada semester II tahun 2020 itu dibatalkan.  


“Jika tidak bisa membantu wong cilik, please jangan membuat mereka sengsara,” tutur Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera di akun Twitter pribadinya, Kamis (16/1).

Menurunya, saat ini pemerintah belum bisa menyelesaikan kasus korupsi yang menjadi faktor utama pembangunan terhambat. Teranyar bahkan ada kasus yang menimpa Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan diduga melibatkan unsur dari partai penguasa, PDIP.

Tidak hanya itu, dampak dari pencabutan subsidi ini akan mengena langsung ke masyarakat kecil. Pasalnya, mereka merupakan mayoritas pengguna elpiji melon.  

“Korupsi merata di mana-mana, sekarang mau cabut subsidi gas yang berdampak pada pedagang kecil, rumah tangga menengah ke bawah, petani, penjual keliling, nelayan, buruh,” kata Mardani.

“Kami tolak cabut subsidi gas,” tutupnya.  

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Saham-saham AS Bergerak Variatif Pantau Perkembangan Negosiasi

Sabtu, 11 April 2026 | 08:20

Mali Cabut Pengakuan Negara Buatan Polisario, Dukung Otonomi Sahara di Bawah Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 08:10

Dorong Pivot Bisnis, KADIN Sebut MBG Berkah bagi Petani dan Peternak

Sabtu, 11 April 2026 | 08:02

BI Ungkap Konsumen Tetap Pede, Ekonomi Dinilai Baik hingga Akhir Tahun

Sabtu, 11 April 2026 | 07:47

Kenya Dukung Otonomi Sahara di Bawah Kedaulatan Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 07:27

Harapan Damai Picu Penguatan Pasar Eropa di Akhir Pekan

Sabtu, 11 April 2026 | 07:18

Drama Diplomasi Dimulai: Iran-AS Adu Kuat di Islamabad

Sabtu, 11 April 2026 | 07:04

Kepsek SMK jadi Otak Pengoplosan Gas LPG 3 Kg di Brebes

Sabtu, 11 April 2026 | 06:46

Prabowo Tetap Waras soal Demokrasi, Tidak Seperti Jokowi

Sabtu, 11 April 2026 | 06:20

Soemitronomics dan Kedaulatan Ekonomi

Sabtu, 11 April 2026 | 05:59

Selengkapnya