Berita

Said Didu/Net

Politik

Said Didu: Kasus Jiwasraya Akhirnya Cuma Panja, Selamat Menikmati

KAMIS, 16 JANUARI 2020 | 07:40 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Kasus yang membelit perusahaan PT. Asuransi Jiwasraya akhirnya hanya dibahas dalam skala panitia kerja (panja) di DPR, bukan panitia khusus (pansus).

DPR, khususnya Komisi VI, sepakat bahwa kasus yang merugikan negara hingga Rp 13,7 triliun dibahas dalam tataran panja. Sekalipun sebelumnya, tepatnya saat reses, para anggota dewan ngotot akan membentuk pansus agar kasus ini terang benderang.

“Akhirnya cuma panja. Padahal sebelumnya ngotot pansus. Selamat menikmati,” sindir Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu dalam akun Twitter pribadinya.


Dia mengurai bahwa pambahasan di panja hanya melibatkan satu komisi saja. Dalam hal ini, hanya komisi VI DPR yang membahas.

Sementara rekomendasi yang dihasilkan juga sebatas ditujukan kepada menteri yang bermitra dengan komisi tersebut. Artinya, nanti rekomendasi Panja Jiwasraya hanya untuk Menteri BUMN Erick Thohir.

“Dan tidak mengikat. Serta tidak berhak memanggil yang tidak terkait dengan komisi tersebut,” tuturnya.

Anggota Komisi VI DPR, Andre Rosiade sudah mengungkap sejumlah alasan DPR akhirnya beralih ke panja dan bukan pansus. Salah satunya karena pemerintah dianggap sudah tegas dalam merespon kasus Jiwasraya.

Baca: Alasan DPR Bahas Kasus Jiwasraya Di Panja, Bukan Pansus

Sementara di satu sisi, Fraksi PKS tetap konsisten meneken pembentukan Pansus Jiwasraya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Saham-saham AS Bergerak Variatif Pantau Perkembangan Negosiasi

Sabtu, 11 April 2026 | 08:20

Mali Cabut Pengakuan Negara Buatan Polisario, Dukung Otonomi Sahara di Bawah Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 08:10

Dorong Pivot Bisnis, KADIN Sebut MBG Berkah bagi Petani dan Peternak

Sabtu, 11 April 2026 | 08:02

BI Ungkap Konsumen Tetap Pede, Ekonomi Dinilai Baik hingga Akhir Tahun

Sabtu, 11 April 2026 | 07:47

Kenya Dukung Otonomi Sahara di Bawah Kedaulatan Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 07:27

Harapan Damai Picu Penguatan Pasar Eropa di Akhir Pekan

Sabtu, 11 April 2026 | 07:18

Drama Diplomasi Dimulai: Iran-AS Adu Kuat di Islamabad

Sabtu, 11 April 2026 | 07:04

Kepsek SMK jadi Otak Pengoplosan Gas LPG 3 Kg di Brebes

Sabtu, 11 April 2026 | 06:46

Prabowo Tetap Waras soal Demokrasi, Tidak Seperti Jokowi

Sabtu, 11 April 2026 | 06:20

Soemitronomics dan Kedaulatan Ekonomi

Sabtu, 11 April 2026 | 05:59

Selengkapnya