Berita

Junaidi Auly/Net

Politik

5 Alasan PKS Dorong Pembentukan Pansus Jiwasraya

SELASA, 14 JANUARI 2020 | 09:12 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Pembentukan Pansus Jiwasraya penting dilakukan agar kasus menjadi jelas, transparan, dan diselesaikan lebih cepat.

Politisi PKS Junaidi Auly mengatakan, perlu penanganan lebih serius agar tidak merugikan masyarakat dan industri keuangan secara keseluruhan dalam kasus Jiwasraya.

“Jika tidak, maka hal ini dapat memengaruhi industri keuangan dan perekonomian nasional,” tegasnya kepada wartawan, Selasa (14/1).


Dia kemudian mengurai lima dasar yang menguatkan Fraksi PKS mendesak Pansus Jiwasraya dibentuk. Pertama karena ada potensi kerugian negara.

“Sangat besar yaitu mencapai Rp 13,7 triliun. Angka itu dua kali nilai kasus Bank Century sebesar Rp 6,7 triliun,” ujarnya.

Kedua, dugaan masalah kejahatan terorganisir. Jiwasraya dirusak cukup rapi dari dalam, sehingga baru diketahui setelah asetnya membusuk.

Selanjutnya, ada dugaan manipulasi laporan keuangan sehingga mengaburkan publik dalam menilai kinerja perusahaan.

“Dugaan manipulasi laporan keuangan misalnya terlihat pada pengaturan pos cadangan premi, revaluasi properti dan nilai asset lainnya sebagai cerminan kecurangan terorganisir,” lanjut anggota Komisi XI DPR itu.

Keempat, PKS menduga ada kelemahan pengawasan dari otoritas OJK dan Kementerian BUMN. OJK diamanatkan untuk mengawasi lembaga keuangan non bank sedangkan Kementerian BUMN menjadi pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan kekayaan negara termasuk pelaksanaan RUPS dan penetapan pejabat.

“Poin terakhir yang menjadi perhatian Fraksi PKS adalah bagaimana penyelesaian kasus Jiwasraya agar memberikan kepastian bagi 5,2 juta nasabah dan tidak merugikan mereka,” tutup Junaidi.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

PKS Anggap Permintaan Maaf Raffi Ahmad Belum Cukup

Minggu, 01 November 2026 | 22:28

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

Syarat Penerima BSU 2026 Resmi dari Kemnaker, Cek Kriterianya

Jumat, 30 Oktober 2026 | 16:29

UPDATE

Rupiah Kembali Tertekan ke Rp18.095 per Dolar AS saat Harga Minyak Dunia Terkoreksi

Senin, 09 November 2026 | 10:22

Legislator PKB Desak Maksimalkan SAR dan Keselamatan Petugas Pemadam Karhutla

Senin, 09 November 2026 | 10:00

IHSG Dibuka Hijau, Saham Bergerak Beragam

Senin, 09 November 2026 | 09:21

Jokowi Diduga Otak Skenario di Balik Polemik Penyadapan Presiden

Senin, 09 November 2026 | 09:10

MKK Gelar Munajat Nasional, Doakan Keselamatan Bangsa dan Kepemimpinan Prabowo

Senin, 09 November 2026 | 08:56

Kupas Tuntas Makna Logo dan Tema Hari Pahlawan 2026

Senin, 09 November 2026 | 08:56

Ada Agenda Politik di Balik Penyadapan Presiden

Senin, 09 November 2026 | 08:47

Mayoritas Bursa Asia Dibuka Melemah

Senin, 09 November 2026 | 08:38

Wajah Baru Layanan Haji Arab Saudi: Menhaj RI Soroti Transparansi hingga Kolaborasi Lintas Negara

Senin, 09 November 2026 | 08:33

LAPD Andalkan Rights Issue untuk Perkuat Bisnis Jasa Pertambangan

Senin, 09 November 2026 | 08:15

Selengkapnya