Berita

Junaidi Auly/Net

Politik

5 Alasan PKS Dorong Pembentukan Pansus Jiwasraya

SELASA, 14 JANUARI 2020 | 09:12 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Pembentukan Pansus Jiwasraya penting dilakukan agar kasus menjadi jelas, transparan, dan diselesaikan lebih cepat.

Politisi PKS Junaidi Auly mengatakan, perlu penanganan lebih serius agar tidak merugikan masyarakat dan industri keuangan secara keseluruhan dalam kasus Jiwasraya.

“Jika tidak, maka hal ini dapat memengaruhi industri keuangan dan perekonomian nasional,” tegasnya kepada wartawan, Selasa (14/1).


Dia kemudian mengurai lima dasar yang menguatkan Fraksi PKS mendesak Pansus Jiwasraya dibentuk. Pertama karena ada potensi kerugian negara.

“Sangat besar yaitu mencapai Rp 13,7 triliun. Angka itu dua kali nilai kasus Bank Century sebesar Rp 6,7 triliun,” ujarnya.

Kedua, dugaan masalah kejahatan terorganisir. Jiwasraya dirusak cukup rapi dari dalam, sehingga baru diketahui setelah asetnya membusuk.

Selanjutnya, ada dugaan manipulasi laporan keuangan sehingga mengaburkan publik dalam menilai kinerja perusahaan.

“Dugaan manipulasi laporan keuangan misalnya terlihat pada pengaturan pos cadangan premi, revaluasi properti dan nilai asset lainnya sebagai cerminan kecurangan terorganisir,” lanjut anggota Komisi XI DPR itu.

Keempat, PKS menduga ada kelemahan pengawasan dari otoritas OJK dan Kementerian BUMN. OJK diamanatkan untuk mengawasi lembaga keuangan non bank sedangkan Kementerian BUMN menjadi pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan kekayaan negara termasuk pelaksanaan RUPS dan penetapan pejabat.

“Poin terakhir yang menjadi perhatian Fraksi PKS adalah bagaimana penyelesaian kasus Jiwasraya agar memberikan kepastian bagi 5,2 juta nasabah dan tidak merugikan mereka,” tutup Junaidi.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Saham-saham AS Bergerak Variatif Pantau Perkembangan Negosiasi

Sabtu, 11 April 2026 | 08:20

Mali Cabut Pengakuan Negara Buatan Polisario, Dukung Otonomi Sahara di Bawah Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 08:10

Dorong Pivot Bisnis, KADIN Sebut MBG Berkah bagi Petani dan Peternak

Sabtu, 11 April 2026 | 08:02

BI Ungkap Konsumen Tetap Pede, Ekonomi Dinilai Baik hingga Akhir Tahun

Sabtu, 11 April 2026 | 07:47

Kenya Dukung Otonomi Sahara di Bawah Kedaulatan Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 07:27

Harapan Damai Picu Penguatan Pasar Eropa di Akhir Pekan

Sabtu, 11 April 2026 | 07:18

Drama Diplomasi Dimulai: Iran-AS Adu Kuat di Islamabad

Sabtu, 11 April 2026 | 07:04

Kepsek SMK jadi Otak Pengoplosan Gas LPG 3 Kg di Brebes

Sabtu, 11 April 2026 | 06:46

Prabowo Tetap Waras soal Demokrasi, Tidak Seperti Jokowi

Sabtu, 11 April 2026 | 06:20

Soemitronomics dan Kedaulatan Ekonomi

Sabtu, 11 April 2026 | 05:59

Selengkapnya