Pencopotan Ginanjar Sofyan dari kursi Direktur Utama PT Pertamina Power Indonesia (PPI) pertengahan bulan November 2019 lalu patut dianggap sebagai sebuah keanehan.
Semestinya, bila negara dalam hal ini Kementerian BUMN ingin menyelamatkan Pertamina, yang berarti juga menyelamatkan negara, pejabat berprestasi seperti Ginanjar Sofyan justru harus dipertahankan.
“Ada apa ini? Apakah ada dugaan hanky panky yang melibatkan knum pejabat tinggi di Pertamina?†tanya Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu, Arief Poyuono, dalam perbincangan dengan redaksi.
Arief menduga, pencopotan Ginanjar Sofyan oleh Dirut PT Pertamina Nicke Widyawati itu berkaitan dengan perseteruan antara Ginanjar dan perusahaan Jepang, Marubeni.
Marubeni adalahmitra PPI pada proyek PLTGU Jawa 1 berkapasitas 1.760 megawatt yang dibangun di Cilamaya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat.
Menurut Arief yang juga Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Ginanjar sebetulnya memiliki prestasi yang jauh lebih kinclong dari direksi Pertamina untuk mendukung program besar Presiden Joko Widodo membangun pembangkit listrik 35 ribu megawatt.
Direksi Pertamina yang ditugaskan Presiden Joko Widodo untuk membangun lima kilang dalam lima tahun, ujar Arief, tidak bisa berbuat banyak.
“Akibatnya, Kang Mas Jokowi jengkel karena impor migas makin banter,†ujar Arief.
Dalam catatan Arief, prestasi Ginjanjar dapat dilihat dari kemampuannya menjaring investor luar terutama Jepang, serta mengelola lebih dari 20 partners pendukung domestik dan internarional dalam pengembangan PLTGU Jawa 1.
Selain itu, dalam waktu cepat, sekitar 14 bulan, Ginanjar juga berhasil melakukan financial close dengan lenders yang dipimpin oleh Japan Bank for International Cooperarion (JBIC).
“Dari lenders, konsorsium dapat development fee sebesar 55 juta dolar AS. Ini bagus sekali. Salah satu konsorsium perusahaan yang bangun PLTU dengan nilai investasi lebih besar dari PLTGU Jawa 1 juga dapat development fee lebih kecil dari lenders, hanya 20 juta dolar AS. Artinya, lenders sangat percaya pada Dirut PPI (saat itu),†urainya.
Dia menambahkan, PPI tidak hanya menjadi ikon di tataran internasional karena kompleksitas proyek yang ditanagni, tapi juga merupakan proyek dengan harga atau tarif listrik termurah dan berbasis energi bersih yaitu LNG.
Efisiensi mungkin menjadi kunci kemenangan dan murahnya tarif listrik proyek yang dipimpin PPI tersebut.
“Di bawah Ginanjar, PPI berhasil hemat sebesar 62 juta dolar AS untuk proyek PLTGU Jawa 1 dan masih terdapat potensi penghematan biaya proyek sebesar 48 juta dolar AS jika tidak terjadi cost overrun atau change order,†jelas Arief Poyuono lagi.
Protes Ginanjar pada Marubeni, sebut Arief Poyuono, sebetulnya karena ia tidak ingin negara rugi.
Marubeni dinilainya tidak mengedepankan etika bisnis, dan bermain-main dalam isu tingkat kandungan dalam negeri (TKDN). Juga mengganti operator Floating Storage and Regasification Unit (FSRU) dari perusahan Belgia, Exmar, kepada perusahan Jepang lainnya, Mitsui OSK Line (MOL).
“Kok malah dicopot sebagai Dirut PPI?†tanya Arief lagi.
Dia meminta agar Menteri Negara BUMN Erick Tohir dan Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Tjahaja Purnama membentuk tim khusus untuk investigasi “bau ketidakberesan†dalam proyek PLTGU Jawa 1.
“Bila mantan Dirut PPI yang benar copot semua direksi Pertamina. Ginanjar layak pimpin Pertamina agar bisa menyelesaikan lima kilang minyak yang dimimpikan Kangmas Joko Widodo,†demikian Arief Poyuono.
